BERANDA.CO, Samarinda – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menyerukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh organisasi masyarakat (ormas) di Kaltim sebagai langkah strategis menjaga stabilitas keamanan, khususnya dalam menyambut peran provinsi ini sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Menurut politisi senior Partai Golkar ini, langkah tersebut penting untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan fungsi dalam berbagai aktivitas ilegal.
“Kalau tidak aman, pasti orang-orang akan ragu,” tegas Sapto. “Sejauh ini, kita tidak bisa pungkiri. Ada saja informasi, termasuk yang menyebutkan ormas terkait aktivitas-aktivitas tertentu di lapangan,” tambahnya.
Sapto menekankan pentingnya keterlibatan multipihak dalam proses pemetaan ormas, termasuk pemerintah daerah, TNI/Polri, kejaksaan, hingga Forkopimda. Ia menyebutkan bahwa proses profiling harus dilakukan secara menyeluruh untuk membedakan ormas yang benar-benar berkontribusi terhadap masyarakat dan yang justru menjadi sumber keresahan.
“Profiling ini penting. Supaya kita tahu, mana ormas yang benar-benar hadir untuk membantu masyarakat, mana yang justru meresahkan,” katanya lugas.
DPRD, lanjut Sapto, siap mendukung penuh penegakan hukum terhadap ormas atau individu yang terbukti melanggar undang-undang, terutama bila terbukti terlibat dalam praktik backing tambang ilegal maupun pemalakan terhadap pelaku usaha.
“Kalau ada ormas terlibat pidana, apalagi backing tambang ilegal, itu tidak dibenarkan. Undang-undangnya jelas,” ujar Sapto, merujuk pada komitmen penegakan hukum yang juga ditegaskan Gubernur Kalimantan Timur.
Sapto menilai, penataan bukan hanya isu keamanan, tetapi juga berkaitan langsung dengan iklim investasi. Dalam konteks Kalimantan Timur sebagai episentrum pembangunan nasional, kata dia, kepastian hukum dan rasa aman adalah kunci menarik minat investor.
“Tujuan kita besar sekarang, kita jadi lokasi IKN. Jadi, kenyamanan dan keamanan itu kunci utama,” tutupnya. (adv/red)
