BERANDA.CO, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, mengungkapkan bahwa serapan anggaran untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kaltim masih berada di bawah 60 persen, terutama di sektor industri dan pangan. Hal ini dibahas dalam rapat dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop) provinsi.
“Saat rapat dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, kami minta pemaparan apa kendala anggaran kurang terserap,” ujarnya.
Legislator partai Golkat itu menekankan perlunya klarifikasi terkait kendala yang menyebabkan serapan anggaran UMKM masih rendah. Data UMKM harus bersinergi dengan data dari Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan alokasi anggaran yang ditujukan untuk pembinaan UMKM mencapai sasarannya.
Anggota DPRD daerah pemilihan Samarinda ini juga menyoroti integrasi data UMKM dan memverifikasi keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut. Menurutnya, Disperindagkop Kaltim harus merinci rencana kerjanya untuk tahun 2024 dan berfokus pada langkah-langkah yang mendukung peningkatan serapan anggaran.
Salah satu program yang disebutkan adalah pembangunan food station dan digitalisasi UMKM di seluruh Kaltim. Pramono mendorong optimalisasi nilai tambah produk UMKM dari hulu ke hilir untuk mencapai modernisasi produk makanan yang dikemas.
“Namun, yang perlu disadari adalah mengupayakan optimalisasi nilai tambah hasil bahan baku lokan oleh UMKM, bagaimana mereka mendesain dari hulu ke hilir untuk 2025 agar ada modernisasi pangan menjadi produk kemasan,” katanya.
Dalam mengatasi serapan anggaran yang rendah, Sapto Setyo Pramono menyarankan agar Disperindagkop Kaltim memaksimalkan program pelatihan, pengelolaan usaha, pengemasan, digitalisasi, dan pemasaran. Terutama pelatihan dianggap penting untuk mendukung daya tahan UMKM, terutama selama pandemi COVID-19. Pramono menyatakan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam mencegah inflasi dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi negara.
“Keberadaan UMKM amat vital agar Indonesia tidak mengalami inflasi Jika UMKM mandek dampaknya negara mengalami kemerosotan ekonomi,” tandas Sapto Setyo Pramono. (adv/dprdkaltim)
