spot_img

UMP Kaltim 2027 Naik 7,02 Persen Disepakati Jadi Rp4,04 Juta

BERANDA.CO – Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur (Kaltim) 2027 disepakati sebesar Rp4.046.360 atau mengalami kenaikan 7,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kesepakatan tersebut dicapai Dewan Pengupahan Provinsi Kaltim setelah melalui serangkaian perundingan yang berlangsung alot.

Anggota Dewan Pengupahan Kaltim dari unsur pengusaha, Slamet Brotosiswoyo, mengungkapkan pembahasan penetapan UMP 2027 diwarnai perbedaan usulan antara unsur pemerintah, akademisi, pengusaha, dan perwakilan pekerja.

Bahkan, pada awal perundingan, serikat buruh sempat mengajukan usulan agar UMP Kaltim 2027 ditetapkan sebesar Rp5,7 juta.

“Perundingan berlangsung sangat alot karena masing-masing pihak gigih mempertahankan argumen serta usulannya. Bahkan, pada awal sesi perundingan, pihak serikat buruh sempat bersikeras menuntut agar UMP Kaltim 2027 dipatok pada angka Rp5,7 juta,” ujar Slamet saat dihubungi, Kamis (19/11/2026), selepas rapat.

BACA JUGA  Andi Satya Dorong Sinergi Lintas Sektor Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kaltim

Menurut Slamet, perbedaan pandangan tersebut membuat proses pembahasan berlangsung panjang. Perundingan bahkan sempat diskors hingga tujuh kali sebelum seluruh unsur Dewan Pengupahan mencapai kesepakatan mengenai besaran upah minimum provinsi.

Dalam pembahasan tersebut, formulasi penghitungan mengacu pada persentase Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar 67 persen dari total nilai Rp6.039.344.

Perhitungan itu merujuk pada surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026 tentang Penyampaian Data Kebutuhan Hidup Layak, Kondisi Ekonomi, dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2027.

Hasil kesepakatan Dewan Pengupahan tersebut selanjutnya menjadi rekomendasi untuk disahkan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. UMP yang baru dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Selain menyepakati UMP, rapat pleno Dewan Pengupahan juga membahas penyusunan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kaltim 2027.

BACA JUGA  Dugaan Child Grooming Terkuak, TRC PPA Tegaskan Tak Ada Istilah Suka Sama Suka

Dalam pembahasan awal, terdapat enam sektor industri yang telah disepakati untuk masuk dalam kelompok sektoral. Sektor tersebut meliputi pertambangan batu bara, minyak bumi, gas, perkebunan kelapa sawit, pemanen kayu, serta industri crude palm oil (CPO) dan produk turunannya.

Meski daftar sektor telah disepakati, besaran upah minimum untuk masing-masing sektor belum ditentukan. Dewan Pengupahan masih akan melanjutkan pembahasan mengenai formulasi nominal dalam pertemuan berikutnya.

“Besaran nominal untuk UMSP baru akan diputuskan dan dirundingkan kembali pada Selasa mendatang. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, kita masih memiliki alokasi waktu selama lima hari pasca penetapan UMP,” pungkas Slamet.

(red)

Facebook Comments Box

  Yuk gabung ke Chanel WhatsApp Beranda.co!

spot_img

Baca Juga

Artikel Terkait

google-site-verification=2BD9weAnZwEeg5aPSMuk5688uWcb6MUgj2-ZBLtOHog