BERANDA.CO, Samarinda – Dunia perpajakan tengah memasuki babak baru, di mana aturan pajak 2026 membawa perubahan signifikan yang membuat pelaporan SPT kini harus dilakukan dengan lebih teliti, akurat, dan tidak bisa lagi dianggap sekadar formalitas.
Melalui kebijakan terbaru Direktorat Jenderal Pajak melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-3/PJ/2026 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, pemerintah tidak hanya memperbarui sistem, tetapi juga mengubah cara pandang wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Jika sebelumnya pelaporan dianggap sekadar formalitas, kini setiap detail menjadi penentu sah atau tidaknya sebuah laporan.
Di tengah perubahan ini, praktisi perpajakan dari STRATAX Advisory, Zulkarnain, memberikan perhatian serius terhadap implementasi aturan tersebut.
“Sekarang pelaporan pajak itu bukan lagi formalitas. Ini soal kepatuhan yang benar-benar diuji oleh sistem,” ujarnya.
Kesalahan Kecil, Dampak Besar
Salah satu poin yang paling menyita perhatian adalah ketentuan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) bisa dianggap tidak disampaikan jika tidak sesuai prosedur.
Artinya, kesalahan dalam pengisian data, kelengkapan dokumen, hingga ketidaksesuaian teknis dapat membuat laporan yang sudah dikirim menjadi tidak sah.
“Kalau ada kesalahan dalam pengisian, data tidak lengkap, atau tidak sesuai prosedur, sistem bisa langsung menganggap SPT itu tidak pernah disampaikan,” sambung Zul.
Kondisi ini menjadi peringatan keras bagi wajib pajak yang selama ini terbiasa dengan pola “yang penting lapor”. Di era baru, pendekatan tersebut tidak lagi relevan.
Era Digital, Tidak Ada Ruang untuk Lalai
Transformasi sistem perpajakan kini semakin mengarah ke digitalisasi penuh. Bukan sekadar perubahan teknis, tetapi juga perubahan pola pikir.
Menurut Zulkarnain, wajib pajak harus mulai beradaptasi dengan sistem berbasis data yang terintegrasi. Semua aktivitas pelaporan akan semakin transparan dan terpantau.
“Wajib pajak harus mulai terbiasa dengan sistem digital. Karena ke depan, semua akan terintegrasi dan berbasis data,” ujarnya.
Dengan sistem yang semakin canggih, kesalahan sekecil apa pun berpotensi terdeteksi dan berdampak langsung pada status pelaporan.
Lebih Bayar, Tidak Selalu Kembali
Hal lain yang juga perlu dicermati adalah soal lebih bayar pajak. Banyak wajib pajak menganggap kondisi ini otomatis berarti pengembalian dana.
Namun, realitanya tidak selalu demikian.
“Banyak yang mengira kalau lebih bayar itu pasti bisa dikembalikan. Padahal di aturan ini ada kondisi tertentu yang membuatnya tidak bisa diklaim,” jelasnya.
Ini menjadi pengingat bahwa pemahaman terhadap aturan menjadi kunci, bukan sekadar mengikuti prosedur secara umum.
Perubahan ini menegaskan satu hal: pajak kini bukan lagi sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari sistem yang menuntut ketelitian dan kesadaran penuh.
“Di era sekarang, wajib pajak harus lebih sadar dan lebih teliti. Karena sistem tidak lagi mentoleransi kesalahan seperti dulu,” tandasnya. (red)
