BERANDA.CO, Samarinda – Pendidikan Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi tantangan besar, khususnya di wilayah pelosok dan daerah 3T. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa pembangunan sektor pendidikan tak cukup hanya dengan membebaskan biaya SPP, melainkan harus menyentuh akar permasalahan seperti aksesibilitas, transportasi, dan gizi siswa.
Dirinya pun meminta Dinas Pendidikan untuk memiliki peta pendidikan yang menyeluruh, termasuk data jarak pemukiman ke sekolah, tren pertumbuhan penduduk, dan keberadaan satuan pendidikan di tiap wilayah.
“Harus ada kemudahan dalam proses pendirian sekolah, bukan justru mempersulit dengan birokrasi yang panjang. Sistem pendidikan terbuka bisa menjadi solusi, tapi secara regulasi masih tergolong kompleks,” ungksp Agusriansyah.
Politisi Parta Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti tantangan utama bukan sekadar biaya sekolah, tapi bagaimana anak-anak di pelosok bisa mengakses pendidikan secara fisik. Infrastruktur jalan, transportasi laut, hingga mobil angkutan sekolah harus menjadi bagian dari solusi yang terintegrasi.
“Masalahnya bukan hanya SPP. Tapi bagaimana anak-anak bisa sampai ke sekolah. Maka harus ada penyelesaian atas konektivitas, baik infrastruktur jalan, transportasi laut, mobil angkutan sekolah, hingga penyediaan asrama dan gizi mereka,” ujarnya.
Selain itu, dirinya mengingatkan agar pembangunan asrama siswa tidak hanya difokuskan pada sekolah-sekolah unggulan di perkotaan, melainkan juga menyasar daerah perbatasan, pesisir, dan terpencil yang sangat membutuhkan perhatian.
“Jangan hanya mempercantik sekolah-sekolah di kota, sementara anak-anak kita di perbatasan dan pesisir dibiarkan tanpa akses pendidikan yang layak,” tambahnya.
Menurutnya, gizi siswa dan ketersediaan sarana-prasarana yang layak juga harus menjadi perhatian, terlebih bagi anak-anak di wilayah yang selama ini termarjinalkan secara kebijakan.
Dirinya pun mengusulkan perlunya Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan pendidikan yang komprehensif, untuk memberikan arah kebijakan yang jelas dan tidak bersifat populis semata.
Agusriansyah berharap ke depan, pembangunan sektor pendidikan di Kalimantan Timur tidak hanya berorientasi pada program-program populis, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial, aksesibilitas, dan kualitas pendidikan yang merata di seluruh wilayah provinsi.
“Nanti dalam RPJMD jangan hanya berbicara soal gratis-gratisan, tapi juga soal kewajiban dan keadilan. Termasuk bagaimana bantuan keuangan untuk perguruan tinggi dipetakan dengan adil, berdasarkan data dan peta pendidikan yang komprehensif,” tandasnya. (adv/red)
