BERANDA.CO, Samarinda — Upaya penurunan stunting di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan setelah prevalensi pada 2024 mencapai 22,2 persen atau sekitar 39.137 anak. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional dan menunjukkan perlambatan penanganan, sebab tiga tahun terakhir hanya terjadi penurunan 0,7 persen.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menilai lambannya progres ini berkaitan erat dengan minimnya tenaga ahli gizi di lapangan. Menurutnya, stunting adalah persoalan kompleks yang tidak dapat ditangani secara parsial.
“Penanganan stunting itu harus dilakukan ahli gizi. Banyak faktor penyebabnya, mulai dari kesehatan remaja putri, ibu hamil, hingga sanitasi. Tanpa SDM yang cukup, posyandu sulit melakukan intervensi tepat sasaran,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa posyandu sebagai ujung tombak pemantauan tumbuh kembang anak belum dapat berfungsi optimal karena kekurangan tenaga kesehatan. Evaluasi pada fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang sangat krusial pun kerap tidak berjalan maksimal.
Di sisi lain, tingginya kasus anemia pada remaja putri turut menjadi faktor pemberat. Ananda menegaskan bahwa pemeriksaan rutin di sekolah dan fasilitas kesehatan perlu diperkuat untuk memutus rantai risiko stunting sejak dini.
Selain itu, sejumlah wilayah di Kaltim masih menghadapi persoalan sanitasi. Minimnya akses air bersih dan fasilitas MCK menyebabkan tingginya penyakit infeksi, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan status gizi anak.
“Kita tidak bisa menurunkan stunting jika intervensi sensitif seperti sanitasi dan air bersih masih berjalan lambat. Ini harus dikejar bersama,” tegasnya.
DPRD Kaltim pun mendorong pemerintah provinsi memperkuat pemetaan kasus, menambah tenaga ahli gizi, serta memperluas intervensi berbasis data untuk menjangkau keluarga dengan risiko tertinggi. (adv/red)
