BERANDA.CO, Sanggata – Upaya peningkatan kualitas regulasi terus digencarkan melalui gelaran FGD produk hukum daerah Kaltim yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kalimantan Timur bersama PSOPDD Universitas Mulawarman (Unmul). Diskusi yang berlangsung tersebut, menjadi ruang evaluasi mendalam terhadap berbagai produk hukum daerah, terutama peraturan daerah (Perda) yang selama ini menjadi dasar kebijakan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Vivi Hariyani, Perisalah Legislatif Ahli Muda yang mewakili Sekretaris DPRD Kaltim menjelaskan bahwa FGD ini merupakan langkah penting untuk menelaah apakah Perda Kaltim sudah memenuhi asas penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik. Menurutnya, masih ditemukan peraturan yang belum sepenuhnya selaras dengan regulasi di atasnya, serta ada pula yang belum berjalan efektif di lapangan.
“Melalui forum diskusi ini, kami berharap dapat menggali masukkan konstruktif mengenai kesesuaian substansi, pelaksanaan, dan harmonisasi peraturan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.
FGD tersebut dihadiri oleh beragam peserta, mulai dari akademisi, pegiat pemberdayaan desa, perangkat daerah, hingga perwakilan LSM dari Kabupaten Kutai Timur. Kehadiran narasumber seperti Januar Bayu Irawan, SH, MH, Kabag Hukum Setda Kutim; Mustofa, PhD, akademisi Fakultas Hukum Unmul; serta Dandi Wijaya, SH, MH, penggerak pemberdayaan desa, menambah kedalaman perspektif dalam diskusi.
Melalui forum ini, DPRD Kaltim berharap dapat merumuskan rekomendasi aplikatif untuk memperbaiki regulasi daerah. Harapannya, setiap Perda tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga mampu memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Kalimantan Timur. (adv/red)
