spot_img

Studi Komparasi di Bali, Bapenda Tala Ungkap Kunci Sukses Pajak Daerah

BERANDA.CO, Denpasar – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tanah Laut (Tala), Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau Samsat Tala, dan Kepolisian Resor (Polres) Tala mengikuti studi komparasi pengelolaan pajak daerah di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Bapenda Denpasar, Provinsi Bali, Rabu (31/7). Fokus utama studi ini adalah menggali tata kelola pajak dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Pulau Dewata.

Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah Bapenda Tala, Iswahyudoto, menyampaikan apresiasi kepada Bapenda Bali melalui UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang telah membuka ruang belajar bersama.

BACA JUGA  Usulan Pengabadian Panitia Tujuh Belas Muncul Lagi di Momen Hari Jadi Tanah Laut

“Kami ingin memahami secara langsung bagaimana pengelolaan opsen PKB dan BBNKB dilakukan, terutama dalam hal inovasi pelayanan dan optimalisasi penerimaan daerah,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Pelayanan Bapenda Kota Denpasar, IGN Rai Dharma, memaparkan potensi, sistem tata kelola, hingga sejumlah inovasi yang diterapkan, termasuk penerapan opsen untuk PKB, BBNKB, dan opsen pada sektor pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Ia juga menyinggung strategi berbagi data pajak antar kabupaten/kota melalui sistem big data serta penggunaan aplikasi khusus untuk penagihan.

“Sinergi data menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan,” ungkap Rai Dharma.

Poin menarik lainnya adalah mekanisme pengalihan Dana Bagi Hasil (DBH) ke skema opsen yang lebih adil dan terukur. Untuk mengatasi disparitas antar daerah, Bali menerapkan pola Bantuan Keuangan Khusus (BKK) atau subsidi silang dari daerah dengan potensi besar ke daerah dengan potensi lebih kecil.

BACA JUGA  Bandara Syamsudin Noor Kini Resmi Layani Rute Internasional Banjarmasin–Kuala Lumpur

Diskusi juga mencakup pengelolaan opsen pada sektor pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang kini mulai diterapkan, termasuk mekanisme kerja sama antar instansi melalui skema cost sharing dan pengawasan bersama berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Bapenda Tala meningkatkan kapasitas aparatur serta menyiapkan sistem pengelolaan pajak yang lebih adaptif dan kolaboratif. (yma/abe)

Facebook Comments Box

  Yuk gabung ke Chanel WhatsApp Beranda.co!

spot_img

Baca Juga

Artikel Terkait

google-site-verification=2BD9weAnZwEeg5aPSMuk5688uWcb6MUgj2-ZBLtOHog