BERANDA.CO, Samarinda – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 mendapat perhatian tajam dari Fraksi Gerindra DPRD Kaltim dalam Rapat Paripurna ke-16 yang digelar Senin (2/6/2025). Berlangsung di Gedung Utama B DPRD Kaltim ini, Fraksi Gerindra mengingatkan pentingnya penajaman program dan evaluasi kapasitas fiskal dalam menjalankan visi besar pembangunan lima tahun ke depan.
Disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Akhmed Reza Fachlevi, fraksi ini menekankan bahwa perencanaan pembangunan tidak bisa sekadar bersifat normatif.
“Perencanaan bukanlah sekadar menyusun apa yang akan dikerjakan besok, tetapi membentuk arah masa depan yang ingin dicapai, lalu menetapkan langkah konkret untuk meraihnya,” ujar Reza.
Fraksi Gerindra mendukung tiga tujuan utama dalam dokumen RPJMD yakni Kaltim Sukses, Generasi Emas, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Namun, mereka menilai sejumlah kebijakan masih bersifat umum dan belum memiliki kerangka operasional yang jelas.
Perhatian utama Gerindra tertuju pada ketidakjelasan tujuh program unggulan, seperti pendidikan gratis hingga S3, layanan kesehatan universal, pemberian makanan bergizi, internet desa, seragam sekolah, bantuan perumahan, serta insentif ibadah umrah.
Menurut pihaknya, program-program tersebut perlu dihitung ulang dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal dan sumber pendanaan yang realistis.
“Kami belum menemukan kejelasan program dan perangkat daerah mana yang akan menjalankan tujuh kegiatan unggulan dalam pengumpulan data untuk mendukung Generasi Emas,” tambah Reza.
Lebih jauh, Fraksi Gerindra mengingatkan agar Pemprov tidak hanya bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau dana perimbangan dari pusat. Mereka mendorong eksplorasi sumber pembiayaan lain yang sah agar pembangunan tidak sekadar jadi janji di atas kertas.
“Dalam menentukan program dan kegiatan, pemerintah harus menghitung secara akurat proyeksi kapasitas keuangan riil setelah dikurangi belanja wajib,” tegas Reza.
Ketimpangan ekonomi antarwilayah di Kaltim juga jadi perhatian. Disebutkan bahwa hanya lima wilayah—Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur—yang menyumbang 20 persen perekonomian provinsi. Sementara wilayah seperti Mahakam Ulu dinilai belum mendapatkan perhatian pembangunan yang memadai.
Untuk mengatasi ketimpangan itu, Fraksi Gerindra mendesak pemerintah memprioritaskan infrastruktur dasar di daerah dengan kontribusi rendah. Hal ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, irigasi, bendungan, hingga pengendali banjir.
Dalam konteks reformasi birokrasi, Fraksi Gerindra juga meminta adanya penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap program penataan birokrasi, agar tidak mandek di level wacana.
Menutup pandangannya, Fraksi Gerindra menyatakan komitmen penuh untuk membahas lebih lanjut dokumen RPJMD bersama pemerintah dalam Panitia Khusus (Pansus) yang akan segera dibentuk.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah provinsi atas dokumen RPJMD yang telah disusun, dan berharap pembahasan lanjutan akan memperkaya substansi dan memperkuat arah pembangunan Kaltim ke depan,” pungkas Reza. (adv/red)
