BERANDA.CO, Samarinda – Kasus dugaan pelecehan di lingkungan pesantren kembali menimbulkan keprihatinan publik. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa perilaku tersebut bukan hanya mencoreng martabat korban, tetapi juga merusak reputasi lembaga keagamaan dan institusi pendidikan di Indonesia.
“Tidak hanya mencederai korban, tetapi juga merusak kehormatan lembaga keagamaan serta institusi pendidikan di Indonesia,” kata politisi PKS Kaltim ini. Ia menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan, mulai dari perundungan, pelecehan seksual, hingga bullying, tidak bisa ditoleransi dalam kondisi apa pun.
Legislator asal dapil Bontang, Kutai Timur, dan Berau ini pun menambahkan bahwa tindakan tersebut melanggar nilai hukum, norma sosial, serta prinsip moral yang menjadi dasar pendidikan. “Dari sudut pandang hukum, sosiologis, maupun filosofis, perbuatan seperti ini jelas tidak diperbolehkan,” tegasnya.
Agusriansyah juga menyerukan tindakan cepat dari pihak berwenang. Menurutnya, pemerintah provinsi maupun Kementerian Agama harus segera mengambil langkah tergantung struktur naungan pondok pesantren yang bersangkutan. “Kalau pondok pesantren berada di bawah Pemprov, pemerintah harus segera bertindak. Jika di bawah Kementerian Agama, maka tanggung jawab ada di kementerian. Yang jelas, kita sangat prihatin,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kasus ini menjadi peringatan keras bagi upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia, khususnya dalam menyongsong generasi emas dan bonus demografi. Agusriansyah berharap seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi masyarakat, segera melakukan langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa.
“Ini persoalan serius. Semua stakeholder harus bergerak di jalur kewenangannya masing-masing. Kita tidak boleh membiarkan satu pun celah yang dapat membahayakan masa depan anak-anak kita,” pungkasnya. (red)
