BERANDA.CO, Semarang – Badan Gizi Nasional (BGN) mempersilakan masyarakat mengunggah temuan di media sosial jika menemukan menu MBG yang tidak sesuai. Namun ada satu syarat penting: informasi yang dibagikan harus berdasarkan fakta di lapangan dan bukan hoaks.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan hal tersebut kepada awak media usai menghadiri rapat koordinasi pelaksanaan MBG di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa (3/3/2026).
Menurutnya, masyarakat justru diharapkan aktif memberikan laporan jika menemukan ketidaksesuaian menu di sekolah.
“Kami sangat berharap dan sangat terbantu kalau masyarakat boleh meng-upload. Tapi tolong sebutkan sekolahnya di mana, desa mana, kecamatan mana, kabupaten mana. Kalau jelas, hari itu juga kita tindak lanjuti,” ujar Nanik.
Upload di Medsos Aman, Warga Tak Perlu Takut
Nanik juga menepis kekhawatiran masyarakat yang mungkin ragu mengkritik program pemerintah di media sosial.
Ia memastikan bahwa warga tidak akan mendapatkan intimidasi selama informasi yang disampaikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
“BGN menjamin kalau meng-upload di media sosial itu aman. Aman-aman saja, tidak ada yang didatangi tentara atau polisi. Tidak ada seperti itu,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan program MBG.
Dapur MBG Punya Standar Operasional Ketat
Dalam pelaksanaan MBG, dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki standar operasional yang jelas.
Salah satunya terkait jarak distribusi makanan ke sekolah yang dibatasi maksimal 20 menit.
“SPPG itu ada aturannya. Jaraknya maksimal 20 menit dari sekolah. Jadi sebenarnya mudah untuk dilacak dan diketahui,” jelas Nanik.
Dengan aturan ini, jika muncul laporan mengenai kualitas makanan, lokasi sumbernya dapat segera ditelusuri.
Pengawas Terbatas, BGN Butuh Peran Masyarakat
BGN juga mengakui keterbatasan jumlah pengawas di lapangan. Saat ini hanya sekitar 70 orang yang bertugas memantau ribuan dapur penyedia makanan di berbagai daerah.
“Di BGN kita hanya punya sekitar 70 pengawas. Bagaimana mau mengawasi lebih dari 30 ribu dapur. Sekarang saja sudah 24 ribu, jadi kita memang butuh masyarakat ikut mengawasi,” ungkapnya.
Karena itu, laporan masyarakat melalui media sosial dianggap sangat membantu untuk mempercepat penanganan masalah di lapangan.
Jangan Sebar Video Lama
Meski membuka ruang kritik, BGN mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan menyebarkan video lama atau informasi yang sudah tidak relevan.
Konten lama yang kembali diviralkan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan persepsi yang keliru.
“Jangan video yang sudah tahun lalu diviralkan lagi. Itu bisa menimbulkan tujuan lain yang tidak baik,” katanya.
Nanik menegaskan, selama informasi yang diunggah adalah fakta di lapangan, masyarakat tidak perlu khawatir menyampaikannya.
“Kalau yang di-upload itu benar, misalnya menunya tidak sesuai atau kualitasnya jelek, tentu tidak masalah,” tandasnya. (red)
