BERANDA.CO, Samarinda – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah menerima arahan penting dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Arahannya adalah agar daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi untuk mengalami kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) bersiap menghadapi ancaman bencana tersebut, terutama pada masa El-Nino tahun 2023.
Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Agus Tianur, menghadiri Rapat Koordinasi Khusus tentang Upaya Peningkatan Penanggulangan Karhutla pada masa El-Nino tahun 2023. Acara tersebut digelar di Auditorium Dr. Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), di Jakarta beberapa waktu yang lalu.
Saat pertemuan itu, Agus bercerita kepada media ini bahwa Menko Polhukam memberikan arahan langsung kepada instansi terkait untuk memantau perkembangan kejadian Karhutla dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada di wilayah masing-masing. Ini melibatkan peningkatan patroli rutin bersama oleh Brigade Penanggulangan Karhutla yang ada di Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (UPT KLHK), Brigdalkarhutla di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), aparat TNI/Polri, serta para stakeholder yang memiliki izin pemanfaatan lahan.
Agus Tianur menjelaskan bahwa Menko Polhukam juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pemantauan titik hotspot untuk selalu mendapatkan data terkini seputar Karhutla.
“Para kepala daerah dan forkopimda agar selalu memantau prediksi iklim dan cuaca dari BMKG. Kerahkan seluruh sumber daya untuk melakukan penanggulangan karhutla dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” katanya.
Lebih lanjut disampaikan, para kepala daerah dan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) juga diminta untuk terus memantau prediksi iklim dan cuaca yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Mereka juga diinstruksikan untuk mengkoordinasikan seluruh sumber daya yang tersedia untuk penanggulangan Karhutla, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Dijelaskannya daerah yang mengalami Karhutla yang massif, mereka diminta untuk segera menetapkan status siaga darurat atau tanggap darurat bencana Karhutla. Langkah ini memungkinkan penanggulangan Karhutla mendapatkan dukungan sumber daya dari pemerintah pusat.
“Lakukan pemadaman dini dengan seluruh unsur satuan wilayah, aparat daerah, stakeholders, masyarakat pada tingkat desa/tapak. Sinergikan pemadaman darat dan udara. Padamkan sesegera mungkin, gunakan metode yang tepat, jangan biarkan api membesar,” bebernya Agus.
Agus Tianur menekankan pentingnya pemadaman dini dengan menggandeng seluruh unsur satuan wilayah, aparat daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat hingga tingkat desa atau tapak. Strategi pemadaman harus disinergikan antara pemadaman darat dan pemadaman udara, serta dilakukan secepat mungkin dengan metode yang sesuai untuk mencegah meluasnya api.
Agus juga mengatasi alasan klasik seperti keterbatasan anggaran, dan ia meminta Menteri Keuangan untuk tetap mengalokasikan anggaran penanggulangan Karhutla di masing-masing kementerian/lembaga terkait secara proporsional. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk mengalokasikan anggaran penanggulangan Karhutla dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.
“Pemda juga harus mengalokasikan anggaran masuk dalam APBD masing-masing. Tingkatkan kapasitas tenaga dan sarpras karhutla yang dimiliki pemerintah maupun swasta. Kemudian segera bentuk satgas gabungan yang dikomandoi oleh gubernur dan bupati/walikota sehingga koordinasi antara kementerian/lembaga di tingkat pusat dan daerah terjalin dengan baik,” tutup Agus. (adv)
 bersiap menghadapi ancaman bencana tersebut, terutama pada masa El-Nino tahun 2023.){kind=link}