BERANDA.CO, Samarinda — Status jalan yang belum dikategorikan sebagai jalan provinsi menjadi hambatan serius dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU). Hal ini menjadi perhatian Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Abdurahman KA, yang mendesak perhatian dan dukungan lebih kuat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Hanya dua ruas di Paser yang berstatus jalan provinsi, sisanya belum. Padahal delapan ruas lainnya sangat vital bagi konektivitas dan perekonomian,” ujar legislator asal daerah pemilihan Paser dan PPU ini.
Kedua ruas jalan yang berstatus provinsi — Janju–Jone–Pondong Baru dan Kerang–Tanjung Aru — kini sudah hampir 100% mantap. Namun delapan ruas lainnya masih belum mendapat perhatian penuh karena terbentur status administrasi yang belum masuk dalam jaringan jalan provinsi.
Abdurahman menyebut kebutuhan anggaran untuk peningkatan delapan ruas jalan di Paser mencapai sekitar Rp1,2 triliun, berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Paser. Karena belum berstatus jalan provinsi, alokasi dana dari APBD provinsi tidak dapat maksimal disalurkan.
“Kami sangat berharap ada solusi dari Pemprov, baik lewat bantuan keuangan atau pola kerja sama lainnya,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Paser dikabarkan telah mengajukan perubahan status ke pemerintah pusat, agar sebagian ruas dapat dikukuhkan sebagai jalan kabupaten atau provinsi. Ini dinilai sebagai langkah strategis agar pembangunan infrastruktur dapat masuk dalam skala prioritas provinsi.
Sementara itu, kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara, tepatnya pada ruas jalan Ambulu–Minung sepanjang 500 meter. Meski telah diperbaiki beberapa kali, kualitas jalan tersebut dinilai masih belum memadai.
“Jalan itu sudah diperbaiki, tapi belum benar-benar layak. Ini penting bagi mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Ia mengingatkan bahwa meskipun jalan provinsi di Paser sudah 99% dalam kondisi mantap, bukan berarti perhatian dari provinsi boleh terhenti. Posisi strategis Paser yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Selatan membuat daerah ini sangat penting dalam konektivitas lintas wilayah.
“Jangan karena dua ruas sudah bagus, delapan lainnya dibiarkan. Dukungan provinsi harus tetap berlanjut,” tegasnya.
Dengan kolaborasi yang solid antara DPRD, Pemkab, dan Pemprov, Abdurahman berharap pembangunan infrastruktur jalan di Paser dan PPU bisa dipercepat, demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Kaltim. (adv/red)
