BERANDA.CO, Samarinda – Implementasi Kurikulum Merdeka menjadi tonggak penting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel, memungkinkan murid dan guru memilih pembelajaran sesuai karakteristik dan kesiapannya. Lebih dari itu, Kurikulum Merdeka memberikan prioritas pada pengembangan karakter anak didik sesuai Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Kurniawan, menggarisbawahi bahwa Kurikulum Merdeka tidak hanya berkaitan dengan pengembangan akademis, tetapi juga melibatkan aspek-aspek kesejahteraan fisik dan mental siswa.
“Saat ini tingkat kekerasan itu sangat tinggi di satuan pendidikan,” kata Kurniawan.
Kekerasan di satuan pendidikan merupakan tantangan serius. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan bahwa banyak peserta didik menghadapi risiko kekerasan. KPAI mencatat ribuan pengaduan terkait perlindungan anak, termasuk kasus kejahatan seksual, kekerasan fisik, dan cybercrime. Kemendikbudristek juga mengungkapkan bahwa satu dari tiga peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual dan satu dari empat berpotensi mengalami hukuman fisik.
Kurniawan menegaskan bahwa permasalahan ini memerlukan penanganan khusus. Oleh karena itu, Kemendikbudristek mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, yang merinci sasaran, definisi, tim dan satuan tugas, mekanisme pencegahan, dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan.
“Peraturan ini secara rinci menjelaskan sasaran, definisi, serta tim dan satuan tugas, mekanisme pencegahan, dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan,” ujarnya.
Disdikbud Kaltim berkomitmen untuk mengatasi masalah ini dan baru-baru ini menggelar Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka Batch IV. Workshop ini dihadiri oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan tingkat SMK di Samarinda. Harapannya, peran mereka akan menjadi kunci dalam memberikan bimbingan, pengarahan, dan pengendalian aktivitas siswa, termasuk upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Semua langkah ini mendukung visi peningkatan pendidikan dan berantas kekerasan di Kalimantan Timur.
“Diharapkan mereka memiliki peranan kunci untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan pengendalian kegiatan siswa maupun siswi, termasuk upaya pencegahan dan penanganan kekerasan,” harapnya. (adv)
