BERANDA.CO – Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono menolak usulan kenaikan biaya haji oleh Kementerian Agama (Kemenag). Menurutnya, pemerintah harus menyinkronkan terkait biaya dan terbuka terkait kenaikan.
“Kalau dari Arab Saudi, sebenarnya biaya itu kan diturunkan. Sementara pemerintah ada wacana kenaikan ini. Harusnya bisa menyinkronkan biaya,” ungkap pria yang akrab disapa Tiyo itu, Rabu (25/1/2023).
Ditegaskan Tiyo, jika kemudian ada wacana kenaikan-kenaikan biaya haji, dia meminta pemerintah harus terbuka. Mulai detail kenaikannya hingga apa saja variabel biayanya.
“Misalnya fixed cost-nya apa, variabel cost-nya apa. Misal terkait dana-dana tetap seperti ongkos pesawat dan lainnnya. Tapi kan ada variabel cost lain. Seperti pelayanan hotel,” tambah politikus asal Fraksi Golkar itu.
Menurutnya, pemerintah pusat harus terbuka dan transparan mengenai kenaikan dana haji ini. Tiyo menyebut, ini bukan perkara dinaikkan atau diturunkan tapi menyesuaikan harga yang saat ini berlaku.
“Kalau bisa diturunkan, mengapa tidak? Diturunkan dong, harus diturunkan,” tegas Tiyo.
Indonesia memang jadi salah satu negara yang paling banyak mengirimkan jemaah haji setiap tahunnya karena mayoritas penduduk beragama Muslim. Latar belakang perekonomian para jemaah juga banyak yang dari menengah ke bawah. Oleh sebab itu, Tiyo menolak tegas usulan wacana kenaikan biaya haji itu.
Tiyo justru meminta agar pemerinah bisa mempertimbangkan kenaikan kuota jemaah haji dibanding menaikkan biaya haji. Wacana kenaikan biaya haji ini menurutnya perlu ditinjau ulang kembali.
“Kalau bisa diturunkan, ya kami turunkan. Kalau ada biaya-biaya yang bisa dikurangi, kenapa tidak? Pemerintah harus merasionalisasi dan berhemat,” sambungnya. (adv)
