BERANDA.CO, Balikpapan – Rapat Entry Meeting Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi Kalimantan Timur 2023: Membangun Sinergi dalam Menghadapi Risiko Bencana
Pada tanggal 31 Oktober 2023, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur, Drs. Agus Tianur, M.Si, membuka secara resmi rapat Entry Meeting Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2023. Acara ini diselenggarakan di Hotel Golden Tulip Balikpapan, dihadiri oleh perwakilan dari 10 BPBD Kabupaten/Kota di sekitar Kalimantan Timur serta diperkuat oleh narasumber terkemuka dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Ibu Franta Eveline, SE. M.Ak.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Timur, dalam sambutannya, menekankan urgensi untuk membangun persepsi, komitmen, dan sinergi dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). “Ini sebagai salah satu elemen kunci yang sangat diperlukan bagi pemerintah guna menghitung tingkat risiko bencana di setiap daerah,” ujarnya.
Menurutnya dengan peningkatan IKD diharapkan mampu mendukung pengurangan risiko bencana yang berpotensi mengganggu kesejahteraan masyarakat, bahkan dapat mengakibatkan korban bencana.
Kepala Pelaksana juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Kegiatan IKD, yang menjadi fokus utama dalam acara ini. Dia mengungkapkan kekhawatiran terhadap Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 yang tercatat sangat rendah, hanya mencapai 0,37. Nilai ini menjadi penentu signifikan terhadap Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Provinsi Kalimantan Timur yang dirilis oleh BNPB setiap tahun.
Tidak hanya dihadiri oleh perwakilan dari 10 BPBD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, acara ini juga didampingi oleh para penanggung jawab dan pejabat struktural BPBD Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Sekretaris, Kabid PK, Kabid RR, dan Pejabat Fungsional. Narasumber dari BNPB, Ibu Franta Eveline, SE. M.Ak, turut memberikan bimbingan dalam kegiatan ini, khususnya terkait pengisian nilai Indeks Ketahanan Daerah dan proses validasi yang diperlukan.
Dalam kesempatan ini, BPBD Kabupaten/Kota diharapkan dapat merasakan manfaat besar, terutama dalam proses pengisian nilai Indeks Ketahanan Daerah, yang menjadi kunci utama dalam upaya mempersiapkan bukti atau evidence yang valid sesuai dengan proses pembuktian yang diperlukan. (adv)
