BERANDA.CO, Balikpapan – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan penataan penanggulangan bencana di wilayahnya. Upaya konkret dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kaltim. Kegiatan ini membahas Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2022-2028 dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tahun 2023-2027.
Sosialisasi ini diadakan di Hotel Gran Senyiur Balikpapan pada Senin (04/12/23) dan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni. Dirinya menyampaikan urgensi pemahaman tentang dokumen KRB dan RPB di kalangan perangkat daerah. Beliau menekankan bahwa ketidakpahaman terhadap risiko bencana dapat berdampak serius terhadap pertumbuhan investasi di daerah.
“Sosialisasi ini penting untuk memberikan pemahaman kepada perangkat daerah tentang Dokumen KRB Tahun 2022-2026 dan Dokumen RPB Tahun 2023-2027,” kata Sri Wahyuni. Beliau juga mengingatkan tentang fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana BPBD, serta pentingnya memperkuat Tri Fungsi BPBD di daerah.
Dalam acara ini, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kaltim, Drs. Agus Tianur, M.Si, menyampaikan bahwa BPBD akan terus berupaya mengatasi berbagai ancaman bencana. “Kami ingin mengantisipasi dan mengatasi ancaman bencana, terutama yang terkait dengan kerentanan masyarakat. Semua ini memerlukan upaya peningkatan kapasitas untuk mengurangi risiko terhadap bencana,” ujarnya.
Agus Tianur menegaskan bahwa Dokumen KRB dan RPB memiliki peran krusial dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, yang rawan terhadap berbagai bencana alam. Meskipun kasus bencana alam di provinsi ini mengalami penurunan, perlu adanya kesadaran akan meningkatkan kewaspadaan seiring dengan pembangunan dan aktivitas manusia.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai elemen terkait dalam penanggulangan bencana Provinsi Kaltim dan melibatkan pemateri dari berbagai instansi terkait, seperti Direktorat Pemetaan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unmul, Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kementerian Dalam Negeri, serta BPBD Provinsi Bali dan Yogyakarta. Ini menjadi langkah konkret dalam mencapai satu pemahaman bersama dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur. (adv)
