BERANDA.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mempercepat pemerataan listrik guna memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses energi yang merata. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, serta PT Perusahaan Listrik Negara alias PLN untuk menuntaskan persoalan elektrifikasi desa di Kaltim.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud didampingi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Bambang Arwanto bersama para bupati menghadiri pertemuan dengan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Jakarta.
Pertemuan tersebut membahas berbagai hambatan dan langkah percepatan penyelesaian kebutuhan ketenagalistrikan di seluruh wilayah Benua Etam, termasuk penyelesaian jaringan listrik yang melintasi kawasan khusus seperti taman nasional, hutan lindung, cagar alam, perkebunan, wilayah usaha, hingga jalur sungai.
Bambang Arwanto menyampaikan sejumlah persoalan terkait instalasi tiang PLN yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten telah mengalami perkembangan melalui koordinasi bersama Biro Ekonomi Kaltim.
“Untuk kawasan taman nasional dan cagar alam juga sudah dijelaskan langkah-langkah serta komitmen penggunaan lahan. Pemanfaatan kawasan tersebut tidak boleh menciptakan pemukiman baru,” ujar Bambang.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan PLN Kaltimra telah menyepakati langkah percepatan agar pembangunan infrastruktur listrik tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Sementara itu Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menegaskan, pemerataan listrik menjadi kebutuhan mendesak mengingat masih terdapat wilayah yang belum menikmati layanan listrik PLN secara penuh.
Berdasarkan data pemerintah daerah, hingga akhir 2025 terdapat 109 desa dari total 1.038 desa di Kaltim yang belum mendapatkan aliran listrik PLN. Selain itu, masih diperlukan pembangunan jaringan listrik antar-desa, dusun, hingga tingkat RT dengan total panjang sekitar 926,55 kilometer.
Sebanyak 58.725 kepala keluarga juga tercatat belum menikmati akses listrik PLN.
“Kaltim ini lumbungnya energi, Pak Dirjen. Tapi listrik kita belum semua menikmati. Bukan hanya teraliri, tetapi juga harus andal. Jangan sampai listrik gantian hidup, bukan gantian mati,” kata Rudy saat pertemuan.
Ia menegaskan pemerintah tidak hanya mengejar perluasan akses listrik, tetapi juga memastikan kualitas dan keandalan pasokan energi bagi masyarakat.
Program Percepatan Mulai Menunjukkan Hasil
Berbagai program telah dilakukan untuk mempercepat elektrifikasi wilayah terpencil. Pada 2025, Program Lisdes Kementerian ESDM dilaksanakan di 41 lokasi, dengan 37 lokasi di antaranya berada di desa yang belum terhubung jaringan PLN.
Selain itu, Pemprov Kaltim melakukan intervensi pra-PLN melalui pemasangan 904 unit Alat Penghasil Daya Listrik (APDAL) di 13 desa tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan total kapasitas mencapai 361,6 kilowatt peak (kWp).
Pemerintah juga memperluas jaringan listrik antar-dusun di 16 desa yang memberikan manfaat bagi 1.803 kepala keluarga. Infrastruktur yang dibangun meliputi jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sepanjang 26.879 meter, Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sepanjang 43.157 meter, serta pemasangan 28 unit trafo berkapasitas 100 kVA.
Hasilnya, pada Semester I 2026 jumlah desa yang belum terjangkau PLN berhasil ditekan dari 109 desa menjadi 72 desa. Sementara itu, sebanyak 966 desa telah mendapatkan layanan listrik PLN.
Sinergi Pemerintah dan PLN Jadi Kunci
Pertemuan bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, Pemprov Kaltim, pemerintah kabupaten, dan PLN.
Sejumlah persoalan administratif terkait pembangunan jaringan listrik akan dikawal agar proses perizinan dapat berjalan lebih cepat. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan juga berkomitmen mendukung percepatan penyelesaian dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Dukungan terutama diberikan dalam penyelesaian hambatan pembangunan jaringan yang melintasi kawasan kehutanan, konservasi, maupun wilayah dengan kondisi geografis yang kompleks.
Rudy berharap seluruh pihak dapat mengawal target besar tersebut agar pada 2027 seluruh desa di Kalimantan Timur telah menikmati layanan listrik PLN.
“Kami harus memastikan seluruh rakyat Kaltim menikmati akses listrik PLN. Mari kita kawal bersama agar pada 2027 seluruh desa di Kaltim sudah 100 persen berlistrik PLN,” tegasnya.
