BERANDA.CO, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Himawan, menyuarakan kehati-hatian dalam rencana pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, proses yang terburu-buru dan tanpa kajian ilmiah berisiko mengabaikan kepentingan masyarakat Kalimantan Timur, termasuk daerah penyangga seperti Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dirancang sejak masa Presiden Joko Widodo pada Oktober 2024 kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Fadly Himawan, mengingatkan bahwa proses tersebut tidak boleh dilakukan secara terburu-buru dan harus melalui kajian mendalam.
“Pemindahan IKN ini seharusnya tidak menjadi hal yang dipaksakan. Misalnya Pak Jokowi ingin memindahkan dari Jakarta ke wilayah PPU, tentu butuh kajian yang matang dan menyeluruh agar keputusan ini bisa memberikan dampak positif, khususnya untuk Provinsi Kaltim,” ujar Fadly saat di Gedung B DPRD Kaltim.
Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dan kebijakan yang tersusun rapi agar pemindahan ini tidak sekadar menguntungkan kawasan IKN, tetapi juga memberi efek domino bagi daerah sekitar.
“Perlu didahului oleh kajian ilmiah dan kebijakan yang mendalam. Jangan sampai ini hanya menguntungkan kawasan IKN semata, tapi tidak berdampak langsung ke masyarakat di PPU, Paser, maupun daerah lain di Kalimantan Timur,” ujar Fadly.
Menurutnya, perpindahan ASN dan penduduk ke IKN sebetulnya menyimpan potensi besar dalam mendorong geliat ekonomi di Kalimantan Timur. Namun, potensi ini hanya bisa tercapai jika disertai strategi pembangunan inklusif yang melibatkan masyarakat lokal secara aktif.
“Dengan berpindahnya masyarakat dan ASN ke IKN, ini seharusnya bisa mendorong ekonomi daerah. Tapi kita harus pikirkan bagaimana masyarakat Kaltim juga mendapatkan peran nyata, bukan hanya menjadi penonton ketika proses ini berjalan,” tambahnya.
Fadly juga menyerukan agar pemerintah pusat maupun daerah menyusun rencana jangka panjang yang komprehensif. Hal itu mencakup penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur penunjang, dan pelatihan sumber daya manusia agar masyarakat Kalimantan Timur bisa berdaya saing di tengah pembangunan kawasan strategis nasional tersebut.
“Kita ingin masyarakat lokal terlibat aktif, mendapat akses pekerjaan, pendidikan, dan peluang usaha yang sesuai dengan pembangunan IKN. Jangan sampai masyarakat lokal malah terpinggirkan,” tegas Fadly.
Menutup pernyataannya, politisi muda dari Kalimantan Timur ini mendorong seluruh pemangku kepentingan agar memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan proyek nasional ini.
“Pembangunan IKN ini adalah proyek nasional yang melibatkan banyak sektor. DPRD Kaltim siap memberikan dukungan, tapi tentu harus dibarengi dengan transparansi, perencanaan matang, dan keberpihakan terhadap masyarakat daerah,” pungkasnya. (adv/red)
