BERANDA.CO, Samarinda – Encik Wardani, Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, memberikan apresiasi terhadap program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop) Kaltim yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penggunaan e-katalog.
Pada rapat dengar pendapat dengan Disperindagkop Kaltim di Samarinda, Encik Wardani menekankan pentingnya e-katalog sebagai salah satu metode belanja pemerintah yang harus digunakan oleh pelaku UMKM. Menurutnya, e-katalog memudahkan pelaku UMKM untuk menawarkan produk atau jasa mereka kepada pemerintah maupun swasta.
“Pentingnya e-katalog sebagai salah satu cara belanja pemerintah yang wajib digunakan oleh pelaku UMKM,” kata Encik disela-sela RDP.
Namun, Encik Wardani juga mengakui bahwa banyak pelaku UMKM yang belum dapat mengoperasikan e-katalog dengan baik, bahkan setelah beberapa pelatihan. Menurutnya, tantangan utama bagi Kaltim adalah memastikan bahwa penggunaan e-katalog menjadi populer di kalangan pelaku UMKM. Dalam e-katalog ini, bahkan jasa seperti cleaning service pun dapat ditemukan dengan mudah, sehingga menawarkan peluang yang luas bagi UMKM.
“Dari koordinasi dinas terkait, beberapa UMKM juga dilatih. Saya menilainya ini masih belum maksimal dan banyak pelaku UMKM belum bisa melakukan ini secara teknis,” tuturnya.
Anggota DPRD Kaltim tersebut berharap Disperindagkop Kaltim dapat terus memberikan bimbingan dan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk mengikuti perkembangan teknologi dan pasar. Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan UMKM harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, karena hal ini berhubungan dengan pengurangan angka pengangguran dan pertumbuhan UMKM di Kaltim.
UMKM di Kaltim dianggap sebagai salah satu pilar ekonomi daerah, dan program pengawasan serta evaluasi bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM didukung oleh Encik Wardani. Ia menekankan pentingnya pengawasan yang terkontrol dan evaluasi yang sistematis untuk memastikan program-program ini tepat sasaran dan mendukung pertumbuhan UMKM secara efektif.
“Namun jangan juga masif tak terkontrol. Kadang pemerintah membuat program menyalurkan bantuan ke UMKM, kemudian ditinggal dan tidak ada pengawasan hasilnya seperti apa, sehingga itu yang membuat program tidak tepat sasaran,” tandasnya.
Dalam pembahasan, juga diungkapkan bahwa beberapa UMKM sudah memiliki ekonomi yang maju, namun masih menerima bantuan. Hal ini menyoroti perlunya petunjuk teknis yang jelas dalam penyaluran bantuan dan perlunya evaluasi yang cermat dalam program-program UMKM. (adv/dprdkaltim)
