BERANDA.CO, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Fuad Fakhruddin, menilai penanganan banjir Samarinda hingga kini belum tuntas meski berbagai upaya perbaikan drainase terus dilakukan. Ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan banjir memerlukan waktu lebih panjang serta dukungan anggaran yang lebih besar dari pemerintah daerah.
“Hari ini mereka masih menyampaikan beberapa yang tentu yang kita sama ketahui bahwa persoalan banjir yang sampai saat ini masih belum selesai secara keseluruhan,” ujarnya saat dijumpai di Gedung B Kantor DPRD Kaltim beberapa waktu lalu.
Melihat pengerjaan yang sudah dijalankan Pemerintah Kota Samarinda, Fuad menilai penambahan anggaran penting dilakukan agar titik banjir yang masih parah bisa segera ditangani secara optimal. “Kita berharap ada penambahan anggaran yang dikhususkan untuk penanganan banjir… saya kira ini perlu lagi ditambah karena persoalan banjir di Kota Samarinda sangat parah di beberapa titik yang masih belum tersentuh,” terangnya.
Fuad juga menyinggung persiapan program Gratis Pol bidang pendidikan yang akan berjalan pada 2026. Ia menegaskan DPRD akan memastikan anggaran untuk program tersebut terserap dengan baik.
“Kita juga terus awasi kegiatan pengalokasian anggaran ini supaya semua terserap…,” ujarnya.
Terkait keresahan publik atas program itu, ia memastikan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat. “Gonjang-ganjing terkait gratis pol saya kira kita melihat yang sudah diusulkan oleh pemerintah provinsi, tentu kami dari DPRD juga melihat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” tuturnya.
Selain itu, Fuad mengingatkan bahwa daerah perlu memahami dinamika kebijakan fiskal nasional dalam pengelolaan anggaran. “Ada saatnya kita makan nasi goreng, ada saatnya kita makan sate, dan ada juga saatnya kita makan garam,” ujarnya menggambarkan fluktuasi kemampuan fiskal.
Ia juga mengapresiasi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim yang dianggap membawa optimisme baru bagi pembangunan daerah. “Yang sangat membanggakan bagi kita adalah PAD kita yang cukup naik signifikan dan besar,” katanya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa peningkatan PAD harus selaras dengan peningkatan kinerja perangkat pemerintah. “Tentu harus juga ada peningkatan kinerja… supaya semua bisa terserap dengan baik,” tandasnya. (adv/red)
