BERANDA.CO, Samarinda – Rencana penghapusan tenaga honorer di lingkup pemerintahan menjadi perhatian utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur (Kaltim). Kepala Disdikbud Kaltim, Muhammad Kurniawan, berkomitmen mencari solusi dan menyusun strategi untuk mengatasi nasib para guru honorer yang terdampak.
Muhammad Kurniawan mengungkapkan bahwa pihaknya akan memaksimalkan nasib para guru honorer dengan melaksanakan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru pada tahun depan. Kolaborasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim menjadi bagian integral dari langkah tersebut.
Langkah perekrutan guru honorer menjadi PPPK guru dianggap Disdikbud Kaltim sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan di antara para guru, terutama bagi mereka yang telah lama mengabdi sebagai guru honorer.
Kurniawan menekankan pentingnya koordinasi dengan BKD Kaltim untuk memastikan penempatan guru sesuai dengan kebutuhan formasi yang tersedia. Pemetaan guru menjadi strategi utama yang akan dilakukan pihak Disdikbud.
“Pemetaan kekurangan guru dan strategi terbaik untuk mengisi posisi tersebut dengan formasi yang tepat menjadi fokus kami,” ungkap Kurniawan.
Perekrutan guru PPPK juga akan disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kemampuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Meski demikian, Kurniawan berharap langkah ini dapat menyumbang peningkatan jumlah guru di Kaltim.
“Melalui langkah ini, kami berharap pertumbuhan jumlah tenaga pengajar di Kaltim dapat meningkat ke depannya,” tambahnya.
Diharapkan rencana ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan jumlah guru di Kaltim. Data Disdikbud Kaltim mencatat saat ini terdapat 1.192 guru PPPK di Kaltim, dengan rencana penambahan sebanyak 75 orang pada tahun 2023, dan rencana penambahan sebanyak 2.450 guru PPPK pada tahun depan. (adv)
