BERANDA.CO – Dalam buku yang berjudul Operasi Sandi Yudha, Menumpas Gerakan Klandestin, Jenderal (Purn) Abdullah Makhmud Hendropriyono menceritakan pengalaman tempurnya sebagai perwira pertama Pusat Pasukan Khusus (kini Kopassus) TNI AD di Kalimantan Utara. Banyak hal menarik yang ditulis Hendro dalam buku ini.
Hendropriyono melukiskan kondisi politik setelah Orde Lama runtuh dan digantikan Orde Baru. Banyak kebijakan yang langsung berubah 180 derajat. Termasuk soal konfrontasi dengan Malaysia.
Di era Soekarno, Indonesia jor-joran mendukung perlawanan rakyat Serawak dan Kalimantan Utara memerangi Malaysia dan inggris.
Pemerintah bahkan melatih komandan Pasukan Gerilya Rakyat Serawak (PGRS) Bong Kee Chok dan adiknya, Bong Hon.
Mereka dilatih oleh badan Pusat Intelijen, RPKAD, Marinir, Pasukan Gerak Tjepat Angkatan Udara dan Mobile Brigade Polri. Seluruh perhatian pemerintah Indonesia tahun 1964-1965 tercurah pada konfrontasi dengan Malaysia.
Pemerintah juga menyuplai senjata untuk Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU). Bahkan sejumlah pasukan elite Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dikirim sebagai sukarelawan dan bergabung dengan TNKU. Mereka bertempur dengan pasukan komando Inggris di belantara Kalimantan.
Tapi saat Presiden Soekarno lengser dan digantikan Presiden Soeharto, kebijakan berubah drastis. Orde Baru yang menuding konfrontasi dengan Malaysia disusupi komunis.
Pemerintah Indonesia pun kemudian menghentikan dukungan pada PGRS dan TNKU. Mereka meminta gerilyawan PGRS meletakkan senjata dan menghentikan perlawanan.
“Dari 838 anggota TNKU hanya 99 orang yang taat meletakkan senjatanya dan menyerahkannya pada pos polisi atau pos tentara terdekat. Selebihnya 739 orang membangkang.
Jumlah senjata yang tidak dikembalikan sekurang-kurangnya 538 pucuk, terdiri atas bren, stengun, senapan dan pistol. Selain itu ada juga granat-granat tangan buatan Pindad,” kata Hendropriyono (hal 64).
Maka ABRI dan Polri dikirim kembali ke Kalimantan Utara, tapi kali ini untuk memerangi para muridnya sendiri yang dulu dilatih untuk berjuang melawan neokolonialisme. Gerilyawan PGRS dan Paraku yang berada di hutan-hutan belum mengetahui hal ini.
Setelah tahu mereka kini harus saling berhadapan, para anggota PGRS, TNKU, ABRI dan Polri itu banyak yang menangis tersedu-sedu dan saling berangkulan sebelum mereka menyatakan perpisahan. Tapi sebagai alat negara, tugas berat itu tetap harus dikerjakan ABRI dan Polri.
“Kenyataan bahwa politik kerap kali membuat alat negara melaksanakan tugas dengan beban mental yang sangat berat. Perubahan haluan politik ini sangat menyakitkan, sehingga rasa kemanusiaan mereka hanyut dalam arus kekecewaan yang sangat dalam,” beber Hendro. (*)