BERANDA.CO, Samarinda – Kebutuhan pembangunan di wilayah terpencil kembali menjadi sorotan setelah Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur Syarifatul Syadiah, menegaskan perlunya kolaborasi kuat antara pemerintah dan sektor swasta dalam mempercepat kemajuan daerah 3T Kaltim, khususnya di Kecamatan Sandaran, Kutai Timur. Wilayah yang berada di pesisir timur Kalimantan itu dinilai memiliki kebutuhan mendesak terhadap infrastruktur dasar dan pelayanan publik yang layak.
Menurut Syarifatul, pemerintah harus meningkatkan perhatian terhadap daerah-daerah terluar dan tertinggal agar masyarakat di dalamnya tidak terus terisolasi dari perkembangan Kaltim secara keseluruhan. Ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, pendidikan, kemudahan telekomunikasi hingga layanan kesehatan, ia sebut sebagai fondasi penting yang tidak boleh diabaikan.
“Pelayanan dan infrastruktur dasar harus terpenuhi. Keberadaan infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, telekomunikasi, ini semua jadi kebutuhan dasar masyarakat. Makanya, sekecil apa pun masyarakatnya, kesejahteraan mereka tetap harus diperhatikan,” ucap politisi Partai Golkar ini.
Ia mengaku menerima laporan bahwa Kecamatan Sandaran nyaris tidak memiliki infrastruktur memadai. Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan pembangunan yang cukup mencolok dibanding wilayah lain di Kutai Timur.
Namun, di tengah kebutuhan yang begitu besar, Syarifatul menyadari bahwa pembangunan berskala besar akan membebani fiskal daerah. Apalagi, Kutai Timur mengalami tekanan anggaran cukup signifikan pada tahun mendatang.
“Pembangunan sangat diperlukan di sana, tapi satu sisi pembangunan infrastruktur yang besar, tentu akan membuat APBD Kutim lelah nantinya,” tuturnya.
Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kutai Timur tahun 2026 mengalami penurunan drastis dibanding tahun ini. Dari Rp 9,8 triliun pada tahun 2025, APBD tahun depan turun hampir separuhnya menjadi Rp 5,7 triliun. Kondisi tersebut memaksa pemerintah melakukan efisiensi dan memprioritaskan program yang benar-benar menyentuh kepentingan publik.
Karena itu, Syarifatul menilai pentingnya peran sektor swasta, terutama perusahaan besar yang beroperasi di Kutim, seperti KPC, untuk ikut mengambil bagian dalam pembangunan daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan.
“Kutim ini besar, tambangnya juga besar, contoh KPC. Saya rasa, perusahaan jangan hanya memberikan dana CSR saja ke masyarakat yang berada di lingkar tambangnya. Tapi ke daerah-daerah yang memang membutuhkan juga, sehingga akan terjadi kolaborasi antar pemerintah dan swasta,” jelasnya.
Selain mendorong kolaborasi, ia juga menekankan agar kegiatan seremonial dikurangi secara signifikan. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk acara bersifat simbolis harus dialihkan menjadi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur prioritas.
Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah penyelesaian Jembatan Nibung, infrastruktur penting yang menjadi penghubung antara Kutai Timur dan Berau.
“Yang saya garis bawahi adalah proses penyelesaian Jembatan Nibung. Jembatan itu merupakan jembatan penghubung antar Kutim dan Berau. Saya berharap itu segera selesai,” tandas legislator asal Dapil Kaltim VI ini (Kutim, Bontang dan Berau). (adv/red)
