BERANDA.CO, Samarinda – Pemerintah daerah Kalimantan Timur (Kaltim) terus memberikan perhatian serius pada pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari agenda strategis. Meskipun alokasi anggaran tahun 2024 telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan prioritas, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat pencapaian target.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia juga menyoroti kesiapan Kaltim sebagai lokasi ibu kota negara (IKN) baru, yang membutuhkan penguatan infrastruktur secara menyeluruh.
Progres dan Tantangan di Sektor Bina Marga
Sektor Bina Marga mencatat kemajuan positif, dengan 82,21 persen dari total panjang jalan 771,83 kilometer berada dalam kondisi baik. Namun, sekitar 167,02 kilometer atau 17,79 persen ruas jalan masih membutuhkan perbaikan segera.
“Konektivitas jalan sangat vital untuk distribusi logistik, mobilitas masyarakat, dan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi prioritas utama anggaran 2024,” ujar Reza, politisi Partai Gerindra.
Ia juga menyerukan percepatan perbaikan infrastruktur jalan terutama pada pada ruas-ruas jalan strategis yang menghubungkan sentra ekonomi dengan wilayah terpencil, guna mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah.
Masalah Pengelolaan Sumber Daya Air
Reza menyoroti belum optimalnya pengelolaan Bendungan Marang Kayu, yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan air bersih, khususnya di Kota Bontang. Ia menilai bendungan ini memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan air bersih, irigasi, dan pengendalian banjir, namun pengelolaannya perlu ditingkatkan.
Selain itu, Sungai Karang Mumus di Samarinda menjadi perhatian khusus. Sungai ini sering menyebabkan banjir musiman dan menghadapi persoalan keberlanjutan ekosistem. “Pendekatan holistik diperlukan untuk menangani banjir, mulai dari peningkatan infrastruktur pengendali banjir hingga edukasi masyarakat dalam menjaga lingkungan,” tambah Reza.
Fasilitas Publik dan Kesehatan di Sorotan
Pembangunan fasilitas kesehatan, seperti Rumah Sakit Kanujoso Djatiwibowo dan Rumah Sakit AWS, juga menjadi isu utama. Lambatnya progres proyek ini menjadi kekhawatiran masyarakat yang membutuhkan akses layanan kesehatan memadai.
“Fasilitas kesehatan harus dipercepat pembangunannya karena menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat,” tegas Reza.
Isu Banjir yang Berulang
Banjir tahunan di beberapa wilayah Kaltim juga menjadi perhatian serius. Reza menekankan perlunya solusi komprehensif, termasuk perbaikan sistem drainase, rehabilitasi kawasan rawan banjir, serta edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
Kolaborasi lintas sektor, khususnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), diharapkan dapat menciptakan solusi terintegrasi untuk meminimalkan dampak banjir.
Evaluasi untuk Keberlanjutan Pembangunan
Melihat tantangan yang ada, Reza mendorong evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur. “Evaluasi anggaran dan efektivitas proyek sangat penting untuk memastikan perencanaan RAPBD 2025 dan Ranwal 2026 lebih fokus pada kebutuhan mendesak,” pungkasnya. (Red)
