BERANDA.CO, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dihadapkan pada tantangan serius menyusul penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan dan kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Hal ini memicu kekhawatiran akan terjadinya perlambatan fiskal yang berdampak pada proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyatakan bahwa kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih serius menggali potensi pendapatan dari sektor lain.
“Kita harus mencari peluang baru. Penurunan DBH dan perlambatan ekonomi akibat Inpres 1/2025 memaksa kita memikirkan ulang arah APBD Perubahan 2025 dan proyeksi murni 2026,” tegas Sapto.
Sapto menjelaskan bahwa sejumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan signifikan, ditambah anjloknya harga batu bara yang memperburuk pendapatan dari sektor tambang. Meski telah mempertanyakan potensi penerimaan dari sektor Personal Income (PI) sebesar 10%, pihaknya belum menerima kepastian dari Biro Ekonomi.
“Kami juga sudah tanya ke BPKAD dan Bapenda soal realisasi dan proyeksi dana transfer. Rinciannya akan dibahas dalam rapat anggaran mendatang,” katanya.
Sektor yang paling terdampak adalah DBH dari Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) 1,5 persen. Beberapa perusahaan dilaporkan mengalami penurunan, dan DPRD berencana memanggil pihak terkait untuk memastikan penyebab pastinya—apakah karena harga batu bara, produksi, atau keduanya.
Lebih lanjut, DPRD Kaltim mendorong pengoptimalan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) dan Pajak Kehutanan Tambang (PKT). Hingga kini, Kaltim belum menerima pemasukan yang layak dari sektor ini, meskipun kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan terjadi di wilayah tersebut.
“Hutannya rusak di sini, tapi pemasukannya ke pusat. Ini yang kami perjuangkan. Menteri ESDM sudah kami minta melalui surat resmi agar menyampaikan hal ini kepada Gubernur,” tegas Sapto.
Penurunan DBH tersebut menyebabkan proyeksi APBD Kaltim 2026 hanya sekitar Rp18 triliun, turun dari sebelumnya Rp20 triliun. Sebagai bentuk efisiensi, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang biasa digelar di luar kota, kini dilakukan lebih hemat di Gedung Lamin Etam.
Dengan berbagai tekanan fiskal tersebut, DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mencari solusi inovatif guna menjaga kesinambungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi. (adv/red)
