BERANDA.CO, Samarinda — Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, kembali menyoroti isu penting yang kerap terpinggirkan dalam diskursus pembangunan: lemahnya pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur. Menurutnya, kelalaian dalam aspek ini bisa berdampak fatal terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau pengawasan lemah, ekosistem yang rusak dan masyarakat yang terdampak. Kita tidak boleh membiarkan ini terjadi,” ujarnya.
Politisi Golkar Kaltim ini mengungkapkan kekhawatirannya terhadap tren pembangunan yang sering mengabaikan daya dukung ekologis, mulai dari proyek jalan, gedung, hingga kawasan industri. Ia menilai, jika tidak diawasi secara ketat, proyek-proyek tersebut bisa mengancam keseimbangan alam dan bahkan memicu konflik sosial.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah, khususnya dinas teknis terkait, harus lebih sigap dan aktif dalam melakukan pemantauan. Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah terjadi bencana atau dampak buruk.
“Monitoring itu bukan reaksi setelah bencana, tapi upaya pencegahan. Itu yang lebih penting,” tegas Hasanuddin Mas’ud.
Tak hanya itu, Hasanuddin Mas’ud juga menyoroti peran dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang kerap dijadikan formalitas. Ia menekankan bahwa AMDAL harus disusun secara jujur dan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan proyek.
“Kalau AMDAL tidak disusun jujur dan tidak jadi panduan, yang rugi nanti ya masyarakat. Ini yang harus kita perbaiki,” jelasnya.
Sebagai bentuk penguatan pengawasan, dirinya juga mendorong keterlibatan masyarakat sekitar proyek. Ia menyebut bahwa partisipasi publik adalah salah satu bentuk kontrol sosial yang paling efektif.
“Warga sekitar itu yang pertama kali merasakan dampaknya. Jadi mereka juga harus diberi ruang untuk ikut mengawasi,” tandasnya. (red/adv)
