BERANDA.CO, Kutai Kartanegara – Semua daerah di Kalimantan Timur seharusnya sudah mendapatkan pasokan listrik, menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Samsun, adalah tidak patut jika masih ada daerah yang belum menikmati akses listrik.
“Kaltim memiliki surplus energi, jadi sudah seharusnya tidak ada lagi daerah yang kekurangan pasokan listrik. Semuanya seharusnya sudah teraliri,” tegas Samsun.
Dalam kerangka tingkat elektrifikasi di Kaltim, politisi Partai PDI Perjuangan ini berpendapat bahwa angka tersebut seharusnya telah melebihi 90 persen.
Elektrifikasi, yang merupakan proses pemberian daya menggunakan listrik, seharusnya mencakup hampir semua wilayah. Samsun juga mengakui bahwa dalam kasus tertentu, beberapa daerah mungkin terlalu terpencil dari jaringan listrik yang ada.
“Kalau pun ada yang belum, saya menduga itu memang daerah yang memang terlalu jauh dengan jalur saluran listrik yang ada,” beber Samsun.
Dirinya pun menjelaskan bahwa meskipun biaya mungkin lebih tinggi untuk menyediakan pasokan listrik ke daerah yang terpencil, ini tidak boleh dijadikan alasan.
Samsun merujuk pada energi baru terbarukan (EBT) sebagai solusi potensial, seperti penggunaan tenaga surya di beberapa desa di Kutai Kartanegara.
“Kan sudah ada EBT (energi baru terbarukan). Di Kutai Kartanegara misalnya, sudah ada beberapa desa yang telah menggunakan energi tenaga surya,” dirinya berujar.
Penggunaan energi surya, melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal, dianggap sebagai opsi yang memungkinkan di Kaltim.
Terutama untuk daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik konvensional, solusinya bisa berupa pendirian PLTS komunal. Samsun mengungkapkan bahwa inisiatif semacam itu memerlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Untuk desa-desa yang sulit terjangkau oleh aliran listrik, solusinya adalah dengan mendirikan PLTS komunal. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah kabupaten (pemkab), tapi juga harus didukung oleh pemerintah provinsi (pemprov),” tandas Wakil Ketua DPRD Kaltim ini. (adv)
, tapi juga harus didukung oleh pemerintah provinsi (pemprov)," tandas Wakil Ketua DPRD Kaltim ini.){kind=link}