BERANDA.CO, Samarinda – Nidya Listiyono, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), menekankan pentingnya menjaga transparansi dalam penggunaan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Dia memandang bahwa semua aspek salah satu transparansi anggaran yang terkait dengan IKN harus dibuka dan diakses oleh masyarakat secara terbuka.
Menurut politisi Partai Golkar ini, pengelolaan anggaran untuk pembangunan IKN harus mematuhi prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban.
“Transparansi adalah kunci. Semua anggaran harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Tio biasa disapa, berharap Badan Otorita IKN, Pemprov Kaltim, dan pemerintah pusat dapat bekerja sama untuk memastikan pembangunan IKN berjalan dengan baik.
“Jika kita dapat membagi informasi terbuka tentang IKN, maka masyarakat juga dapat mengaksesnya. Ini akan memberikan masyarakat pemahaman yang lebih baik,” kata Tio.
Selain itu, legislator dari dapil Kota Samarinda ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) lokal dalam proyek IKN.
“Dengan IKN berlokasi di Kaltim, kita harus memastikan bahwa masyarakat lokal terlibat dan memberikan kontribusi yang baik,” ujarnya.
Tio menambahkan bahwa pihaknya akan memastikan SDM Kaltim dapat terserap dengan baik dalam proyek IKN. Pesan ini, menurutnya, harus dipegang oleh seluruh masyarakat Kaltim.
Selain itu, Tio juga menegaskan pentingnya mempublikasikan izin usaha dan investasi yang terkait dengan IKN dan daerah penyangga.
“Perizinan usaha dapat langsung menuju ke pusat atau melalui Online Single Submission (OSS) di daerah. Semua proses ini harus dapat diakses melalui sistem yang transparan,” tandasnya. (adv)
