BERANDA.CO – Persoalan antara masyarakat Bukit Tengkorak dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencapai kesepakatan penyelesaian melalui mekanisme hukum adat. Keputusan tersebut dihasilkan dalam Musyawarah Adat yang digelar Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur (Kaltim) di Gedung Kementerian Koordinator (Kemko) 1, Ibu Kota Nusantara (IKN), Sabtu (14/11/2026).
Musyawarah yang mengangkat tema “Pemulihan Ketenteraman dan Keseimbangan Adat” itu menghasilkan putusan Majelis Hakim Adat yang diterima oleh kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut menjadi landasan untuk menindaklanjuti penyelesaian persoalan yang berkembang di kawasan Bukit Tengkorak.
Ketua Pelaksana Musyawarah Adat, Hendrik Tandoh, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib hingga pembacaan putusan Majelis Hakim Adat. Ia menyebut penerimaan keputusan oleh masyarakat maupun OIKN menjadi bagian penting dalam mengakhiri persoalan tersebut.
“Puji Tuhan, musyawarah hari ini berjalan lancar, tertib, dan baik. Putusan yang dibacakan Majelis Hakim Adat akhirnya diterima oleh masyarakat Bukit Tengkorak maupun pihak Otorita IKN, dan kesepakatan ini akan ditindaklanjuti bersama oleh kedua belah pihak,” ujar Hendrik.
Hendrik menjelaskan, terdapat sejumlah poin yang menjadi bagian dari kesepakatan. Di antaranya, penyelesaian persoalan melalui musyawarah adat dengan mengedepankan pendekatan kekeluargaan, menjaga kehidupan berdampingan antara masyarakat dan OIKN, serta melakukan upaya pemulihan bagi masyarakat yang terdampak.
Kesepakatan tersebut juga mencakup komitmen untuk tidak lagi melakukan penggusuran terhadap masyarakat yang berada di kawasan tersebut.
Sebagai tindak lanjut, DAD Kaltim berencana menggelar ritual adat yang dikemas dalam kegiatan rembuk budaya. Agenda ini ditujukan untuk memperkuat perdamaian sekaligus memulihkan hubungan antara masyarakat Bukit Tengkorak dan OIKN. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung di kawasan IKN sebelum akhir 2026.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, yang selama ini mengikuti dan menantikan keputusan akhir,”
“Hari ini putusan sudah dibacakan Majelis Hakim Adat dan disepakati kedua belah pihak, dan Kami menganggap persoalan di Bukit Tengkorak telah selesai dengan baik, sehingga masyarakat dan Otorita IKN bisa kembali bersama-sama dalam pembangunan IKN,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DAD Kaltim, Viktor Yuan, menegaskan putusan musyawarah adat merupakan kesepakatan bersama yang bersifat final dan mengikat sesuai mekanisme penyelesaian adat yang ditempuh.
Menurut Viktor, penyelesaian tersebut tidak ditujukan untuk mencari pihak yang menang maupun kalah. Ia berharap kesepakatan ini menjadi awal bagi terbangunnya hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam mendukung pembangunan IKN.
“Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Sesuai dengan tema musyawarah, yang kita kedepankan adalah pemulihan ketenteraman dan keseimbangan adat. Ke depan, Kami berharap Pemerintah dan masyarakat dapat menjalin hubungan kerja sama yang baik,” ungkap Viktor.
Ia juga membuka peluang pengembangan kerja sama di sektor pertanian, khususnya penanaman komoditas yang dapat mendukung kebutuhan pangan dan berbagai keperluan IKN.
Selain itu, DAD Kaltim tengah menyiapkan pelaksanaan ritual adat sebagai bagian dari tindak lanjut kesepakatan. Kegiatan yang direncanakan berlangsung pada Desember 2026 tersebut akan dikemas dalam kegiatan terbuka.
Di sisi lain, Kepala Otorita IKN, Mochamad Basuki Hadimuljono, menyampaikan apresiasi kepada DAD Kaltim, Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), serta para tokoh adat yang telah membantu memfasilitasi penyelesaian persoalan Bukit Tengkorak.
Basuki mengungkapkan, kesepakatan tersebut merupakan hasil dari proses dialog yang berlangsung lebih dari satu bulan melalui sedikitnya 15 tahapan pertemuan. Pembahasan melibatkan berbagai pihak, termasuk pertemuan langsung dengan masyarakat di kawasan Bukit Tengkorak.
Atas nama Otorita IKN, Basuki juga menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang terjadi pada 20 September 2026. Ia mengajak seluruh pihak membangun hubungan yang dilandasi sikap saling menghormati dan keterbukaan dalam menyampaikan masukan.
Menurutnya, pemerintah dan masyarakat perlu berjalan bersama dalam pembangunan IKN. Perbedaan pandangan diharapkan menjadi ruang untuk saling mengingatkan dan memperbaiki keadaan.
Basuki memastikan OIKN menerima hasil musyawarah adat tersebut dan mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian.
“Alhamdulillah, semua bisa disepakati. Saya mengucapkan terima kasih kepada para tokoh adat dan seluruh pihak yang telah membantu, sehingga persoalan ini dapat diselesaikan melalui musyawarah,” pungkasnya.
Musyawarah Adat tersebut turut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Kaltim, Wakapolda Kaltim Brigjen Pol. Rustam Mansur, serta sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim.
Hadir pula Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Alimuddin, serta Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik, Irjen Pol. Edgar Diponegoro, bersama jajaran Otorita IKN.
Sejumlah perwakilan lembaga adat dan kekerabatan masyarakat adat Kaltim juga mengikuti kegiatan tersebut, di antaranya Paolo Salatan dari Lembaga Isen Mulang, Awang Irwan Setiawan dari Lembaga Kerabat Kesultanan Kutai, Frans Jiu Luay dari Lembaga Adat Modang, Damianus Apon dari Lembaga Adat Sempekat Tunjung Benuaq (STB), dan Esrom Palan dari Lembaga Adat Kenyah.
Selain itu, hadir Martinus Nyuk dari Lembaga Adat Bahau, Suhard dari Lembaga Adat Bentian, Markus Laden dari Lembaga Adat Aoheng, Gusti Adhi Ramani dari Lembaga Adat Banjar, serta Jonnie Eka Saputra dari DAD Kaltim.
Melalui kesepakatan tersebut, DAD Kaltim berharap hubungan antara masyarakat adat dan pemerintah semakin pulih. Penyelesaian persoalan Bukit Tengkorak diharapkan menjadi momentum untuk membangun kebersamaan dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara.
(red)


