BERANDA.CO, Samarinda – Tanggapan datang dari Kader sekaligus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kalimantan Timur dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Akhmed Reza Fachlevi terhadap permintaan maaf Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang dinilai belum sepenuhnya menyelesaikan polemik pernyataan di ruang publik.
Reza menilai permintaan maaf yang disampaikan Gubernur Kaltim belum sepenuhnya menjawab polemik yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menekankan tidak adanya pencabutan pernyataan sebelumnya yang dianggap kontroversial.
“Saya mengapresiasi atas sikap muhasabah diri yang ditunjukkan gubernur dengan membuat permohonan maaf atas polemik publik. Khususnya yang terkait pernyataan gubernur sebelumnya yang menyamakan dan membandingkan relasi kekuasaan Gubernur Kaltim dengan adiknya terindikasi nepotisme dengan relasi Bapak Hasyim Djojohadikusumo dengan Presiden RI yang berbasis profesionalisme adalah pernyataan maaf yang tidak disertai pencabutan pernyataan sebelumnya adalah saya anggap permintaan maaf gubernur masih setengah hati,” terang Reza, melalui aplikasi pesan, Senin, (27/04).
Menurutnya, permintaan maaf tersebut juga belum secara tegas ditujukan kepada pihak yang disebut dalam pernyataan sebelumnya, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir di ruang publik.
“Selama pernyataan tersebut belum dicabut dan minta maaf secara langsung ditujukan kepada Bapak Presiden RI dan kepada Pak Hasyim Djojohadikusumo, dengan hanya menyebut pimpinan nasional itu menjadi multitafsir, selama itu pula publik berhak menilai bahwa gubernur sedang mencoba membenarkan yang tidak bisa dibenarkan karena klarifikasi yang baik bukan klarifikasi perasaan tapi pemulihan etika publik dan kekuasaan oleh Gubernur Kaltim,” tegasnya.
Reza juga menegaskan, DPRD Kaltim akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan komitmen yang disampaikan gubernur, termasuk poin-poin dalam permintaan maaf tersebut.
“Selain itu kami akan terus mengawal dan menjalankan fungsi pengawasan dewan terhadap poin-poin penting lainnya yang dijanjikan gubernur dalam permohonan maafnya,” ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan berbagai unsur, termasuk legislatif, yudikatif, pers, dan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan.
“Sebagai gubernur harusnya perlu kerja sama dengan semua unsur baik legislatif, yudikatif, pers serta masyarakat. Pemerintahan tidak bisa dijalankan sendiri seolah seperti perusahaan pribadi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Reza menilai selama ini komunikasi pemerintah daerah dengan sejumlah pihak, termasuk pers, belum berjalan optimal.
“Selama ini saya menilai terkesan berjalan sendiri. Sebagai salah satu indikator atau contoh pers pun kadang tidak dianggap sehingga komunikasi menjadi buntu. Padahal kritik, masukan, dan kontrol sosial itu penting dalam pemerintahan demokratis,” ujarnya.
Ia menambahkan, kritik seharusnya tidak dipandang sebagai serangan, melainkan sebagai bagian dari penguatan demokrasi dan bentuk kepedulian terhadap pembangunan daerah.
“Kalau komunikasi dibangun dengan baik, kritik tidak perlu dianggap sebagai serangan. Justru itu bagian dari penguatan demokrasi dan bentuk kepedulian terhadap daerah,” tandasnya. (Abe)
