BERANDA.CO, Samarinda — Program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bertajuk GratisPol kembali menjadi perhatian. Salah satu poin dalam program ini adalah penyediaan seragam sekolah gratis bagi seluruh siswa di Kaltim, yang menuai tanggapan positif sekaligus kritis dari Anggota DPRD Kaltim, Fadly Himawan.
Legislator asal Partai Golkar ini menyambut baik upaya Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji dalam meringankan beban pendidikan masyarakat. Namun, ia menekankan pentingnya kejelasan teknis dalam pelaksanaan program ini.
“Secara prinsip tentu kita mendukung. Tapi jangan sampai kebijakan ini bikin bingung. Masyarakat butuh kejelasan, bukan janji yang belum dipetakan secara detail,” ujarnya.
Fadly memperhatikan bahwa di lingkungan sekolah terdapat berbagai jenis seragam, seperti seragam nasional, pramuka, olahraga, dan batik sekolah. Hal ini perlu diperjelas agar tidak menimbulkan ekspektasi berlebih.
“Kalau seragamnya ada banyak jenis, lalu yang digratiskan hanya satu atau dua, ini harus disampaikan sejak awal agar tidak timbul kekecewaan di lapangan,” tegasnya.
Menurut informasi awal yang ia terima, kemungkinan besar hanya satu atau dua jenis seragam yang bisa dibagikan secara gratis, menyesuaikan dengan kapasitas anggaran Pemprov.
“Kita harus realistis. Keuangan daerah ada batasnya. Prioritaskan yang esensial, seperti seragam nasional atau pramuka,” tambahnya.
Fadly juga menyoroti potensi masalah pada aspek distribusi dan koordinasi antar instansi. Ia meminta agar Dinas Pendidikan dan sekolah diberi pedoman teknis yang jelas serta melakukan sosialisasi menyeluruh.
“Kalau tidak ada petunjuk teknis yang rinci, nanti bisa timbul ketimpangan antar daerah. Atau bahkan keterlambatan distribusi di awal tahun ajaran,” ujarnya.
Ia mendesak pemerintah untuk segera menetapkan jadwal pelaksanaan, prosedur penerimaan, serta kriteria siswa penerima manfaat program ini.
Fadly menegaskan bahwa DPRD Kaltim siap memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan pro-rakyat seperti GratisPol, asal dijalankan secara transparan dan akuntabel.
“Masyarakat harus tahu siapa yang dapat, kapan diberikan, dan bagaimana mekanismenya. Jangan hanya slogan, tapi tak punya peta jalan yang jelas,” pungkasnya. (adv/red)
