BERANDA.CO – Dana Bagi Hasil (DBH) Samarinda senilai sekitar Rp209 miliar yang belum dibayarkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kini menjadi perhatian serius DPRD Kota Samarinda. Persoalan ini bukan sekadar menyangkut angka dalam laporan keuangan daerah, tetapi juga berkaitan dengan hak fiskal yang dapat menopang pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Samarinda, Viktor Yuan, meminta pemerintah provinsi memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar penghitungan kekurangan pembayaran tersebut. Ia juga mempertanyakan kapan dana yang menjadi hak Kota Samarinda itu dapat disalurkan ke kas daerah.
Persoalan DBH Samarinda ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Kota Samarinda bersama DPRD Kota Samarinda yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Samarinda, Kamis (19/11/2026).
Pertemuan yang dimulai pukul 14.00 WITA tersebut dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda, pimpinan serta anggota DPRD, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda.
Dalam rapat tersebut, Viktor yang juga merupakan Anggota Komisi II DPRD Samarinda menyimak pemaparan Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengenai kondisi keuangan daerah serta arah penyusunan anggaran tahun 2027.
Di antara sejumlah persoalan fiskal yang dibicarakan, kekurangan pembayaran DBH dari Pemprov Kaltim dengan nilai sekitar Rp209 miliar menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian.
Bagi Viktor, besarnya nominal tersebut perlu diikuti kejelasan mengenai proses perhitungan. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu mengetahui bagaimana angka kewajiban pembayaran itu terbentuk dan bagaimana pemerintah provinsi memandang persoalan tersebut.
“Jadi, yang ingin kita ketahui adalah bagaimana pandangan Pemerintah Provinsi Kaltim, mengenai mekanisme perhitungannya, sehingga bisa muncul kekurangan atau kewajiban pembayaran sebesar Rp209 miliar,” ungkap Viktor.
Kepastian Transfer Masih Dipertanyakan
Persoalan tidak berhenti pada besaran dana yang dipersoalkan. DPRD juga menyoroti belum adanya kepastian mengenai pengakuan kewajiban maupun jadwal penyaluran DBH tersebut kepada Pemerintah Kota Samarinda.
Kejelasan waktu pembayaran dinilai penting agar pemerintah kota dapat memiliki gambaran yang lebih terukur dalam menyusun perencanaan keuangan dan menentukan prioritas pembangunan.
“Selain itu, belum ada pengakuan maupun kepastian kapan dana tersebut akan ditransfer ke Kota Samarinda,” lanjutnya.
Untuk menindaklanjuti persoalan ini, DPRD Samarinda berencana mengutamakan komunikasi dan koordinasi kelembagaan dengan Pemprov Kaltim. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membuka ruang pembahasan sekaligus menghasilkan kejelasan mengenai kewajiban pembayaran DBH.
Namun, apabila komunikasi persuasif belum memberikan hasil yang diharapkan, DPRD membuka peluang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Melalui forum tersebut, pemerintah provinsi diharapkan dapat memberikan penjelasan secara langsung terkait persoalan yang dipertanyakan.
Viktor: Rp209 Miliar Merupakan Hak Masyarakat
Viktor menilai, dana sekitar Rp209 miliar tersebut memiliki arti penting bagi kemampuan fiskal Kota Samarinda. Jika tersalurkan, anggaran itu berpotensi mendukung berbagai kebutuhan pembangunan sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik.
Karena itu, ia menegaskan bahwa perjuangan memperoleh kepastian pembayaran DBH bukan semata-mata persoalan hubungan keuangan antarpemerintah daerah. Lebih dari itu, dana tersebut dipandang sebagai hak masyarakat Samarinda yang perlu diperjuangkan.
“Target kita jelas, bagaimana dana yang menjadi hak Kota Samarinda ini bisa segera ditransfer, dan Kita mengejar Rp209 miliar, karena itu merupakan hak Samarinda dan hak masyarakat, yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan Kota. Jadi, persoalan ini harus benar-benar diperjuangkan,” tegasnya.
Fraksi Partai Demokrat DPRD Samarinda juga tidak menutup kemungkinan membawa persoalan ini ke jalur politik maupun hukum apabila berbagai upaya komunikasi dan koordinasi tidak membuahkan penyelesaian.
Viktor menyebut, pihaknya akan menjalin komunikasi dengan jajaran Partai Demokrat, mulai dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Pembahasan tersebut diperlukan untuk mempertimbangkan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan mengajukan gugatan.
“Kalau memang langkah-langkah yang kita tempuh tidak berhasil, dari Fraksi Demokrat Saya akan berkomunikasi dengan DPD maupun DPP, untuk membahas apakah perlu dilakukan gugatan atau langkah lainnya. Yang terpenting, hak Kota Samarinda ini harus diperjuangkan,” pungkasnya.
(Abe)
