spot_img

Pendidikan Gratis Masih Jalan, DPRD Kaltim Minta Masyarakat Tak Skeptis

Banner DPRD Kaltim 2025

BERANDA.CO, Samarinda — Program bantuan pendidikan tinggi di Kalimantan Timur, yang kini dikenal dengan nama Gratispol, kembali menjadi sorotan dalam Dialog Publik bertema “Arah Baru Pembangunan Pendidikan Kalimantan Timur”. Acara ini digelar oleh BEM FISIP Unmul, bekerja sama dengan Pokja 30 dan Gabungan Aliansi Mahasiswa, di Teras Samarinda, Senin (30/6/2025).

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, hadir sebagai pembica. Ia menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut yang dianggapnya sebagai bentuk hak publik untuk mendapatkan informasi sekaligus memberikan kritik terhadap kebijakan pendidikan daerah.

“Saya memberikan apresiasi, karena ini bagian dari hak publik. Masyarakat berhak mengetahui bahkan mengkritisi kebijakan publik,” ujar Sarkowi.

BACA JUGA  5 Perhatian Fraksi Gerindra soal RPJMD Kaltim 2025–2029

Dalam diskusi, muncul berbagai keluhan mahasiswa terkait ketidakjelasan kelanjutan beasiswa Kaltim Tuntas (BKT). Menanggapi hal itu, Sarkowi menjelaskan bahwa dana beasiswa tetap ada, tetapi saat ini dibekukan dalam akun masing-masing penerima, bukan hangus.

Ia menilai bahwa persoalan utama adalah sumbatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, ia mendorong Biro Kesra dan Dinas Pendidikan membuka kanal komunikasi yang lebih terbuka dan mudah diakses.

“Saya sudah minta agar dibuatkan saluran informasi terbuka. Bisa pakai live media sosial agar langsung bisa tanya-jawab dengan masyarakat,” ujarnya.

Terkait landasan hukum Gratispol, Sarkowi menyebut bahwa saat ini dasar program masih berupa Peraturan Gubernur (Pergub) yang belum melibatkan proses legislasi di DPRD. Ke depan, ia berharap adanya penyempurnaan melalui Peraturan Daerah (Perda) agar lebih kuat secara hukum.

BACA JUGA  Angka HIV Kaltim Naik, DPRD Soroti Pergaulan Remaja

“Program ini baru berjalan. Beri kesempatan dulu untuk membuktikan. Setelah itu baru kita evaluasi dan sempurnakan,” tambahnya.

Dalam forum, Pokja 30 juga mempertanyakan figur kontroversial di balik tim pengelola beasiswa. Sarkowi menanggapi bahwa penunjukan tim adalah hak prerogatif Gubernur, sementara fokus DPRD adalah mengawasi dampak terhadap pelayanan publik.

“Kita beri kesempatan, tapi tetap kita awasi. Kalau ada masalah, tentu kami akan bertindak,” tandassnya. (adv/red)

Facebook Comments Box

  Yuk gabung ke Chanel WhatsApp Beranda.co!

spot_img

Baca Juga

Artikel Terkait

google-site-verification=2BD9weAnZwEeg5aPSMuk5688uWcb6MUgj2-ZBLtOHog