BERANDA.CO, Samarinda – Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Timur (Kaltim), Sri Wahyuni, menginisiasi langkah strategis untuk memerangi stunting di Benua Etam. Salah satunya dengan melakukan inventarisir menyeluruh Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kaltim.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan efektivitas program penanggulangan stunting, dengan fokus pada posyandu yang aktif dan tidak aktif. Sri Wahyuni meminta data kepada Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, dr Jaya Mualimin, untuk memetakan kondisi posyandu di Kaltim.
“Jangan-jangan posyandu yang tidak aktif, justru di daerah itu yang banyak angka prevalensi stuntingnya,” ujar Sri Wahyuni saat membuka Rembuk Stunting 2024 tingkat provinsi di Hotel Mercure Samarinda.
Berdasarkan data Dinkes Kaltim tahun 2023, terdapat 4.746 posyandu di Kaltim. Dari jumlah tersebut, 4.216 berstatus aktif dan 530 tidak aktif, dengan total 18.726 kader posyandu.
Sri Wahyuni menekankan pentingnya langkah ini mengingat anggaran yang digelontorkan untuk mempercepat penurunan angka stunting cukup besar. “Waktu berjalan terus. Kita ingin apa yang dilakukan benar-benar mendapatkan hasil yang memadai,” tegasnya.
Upaya lain yang dilakukan Pemprov Kaltim adalah dengan memberikan Bantuan Keuangan (Bankeu) Spesifik untuk penanganan stunting dan subsidi keuangan untuk belanja desa yang difokuskan pada penanganan stunting di 841 desa di Kaltim.
Sayangnya, baru 3 kabupaten yang merespon dengan melakukan input di Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), yaitu Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Barat (Kubar), dan Kutai Timur (Kutim). “Saya mengucapkan terima kasih (kepada 3 kabupaten) telah mengambil dana desa dari provinsi untuk stunting,” ungkap Sri Wahyuni.
Sri Wahyuni berharap dengan inventarisir posyandu dan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran, Pemprov Kaltim dapat mencapai target penurunan angka stunting di Kaltim dengan lebih efektif dan efisien. (red/abe)
