BERANDA.CO, Samarinda — Tekanan fiskal Kalimantan Timur (Kaltim) semakin berat seiring pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH), penurunan Transfer ke Daerah (TKD), serta tuntutan efisiensi anggaran dalam skala besar. DPRD Kaltim menilai situasi ini sudah memasuki fase mengkhawatirkan dan membutuhkan langkah strategis dari seluruh pemangku kebijakan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud, menyebut penyempitan ruang fiskal bukan sekadar menghambat jalannya program prioritas, tetapi juga berpotensi melemahkan pelayanan publik serta pengelolaan aset daerah. Menurutnya, kondisi tersebut harus direspons dengan sikap kolektif dan langkah advokasi yang lebih tegas.
“Pemangkasan DBH ini bukan hanya terjadi di Kaltim, tapi merata di seluruh Indonesia, kecuali daerah yang punya status otonomi khusus,” ujar Hasanuddin.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam. Serangkaian upaya telah dilakukan melalui koordinasi antara Gubernur Kaltim, DPRD, hingga penyampaian aspirasi langsung kepada Komisi II DPR RI.
“Kita sudah menyampaikan. Dari Pak Gubernur, kita juga ikut hadir. Sampai ke Komisi II DPR RI,” ungkapnya.
Namun, ia mengakui bahwa perjuangan tersebut belum membuahkan hasil signifikan. Pemotongan DBH tetap berada pada angka tinggi yang dinilainya menekan ruang fiskal daerah secara serius.
“Pemotongannya tetap tinggi, hampir di atas 70 persen,” tegasnya.
Hasanuddin juga menyoroti peran strategis Gubernur Kaltim sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Ia berharap posisi tersebut dapat memperkuat langkah kolektif seluruh provinsi dalam memperjuangkan keadilan fiskal.
“Upaya itu terus dilakukan supaya DBH tidak terlalu banyak dipotong. Tapi faktanya sampai sekarang masih besar,” lanjutnya.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal, Hasanuddin mendorong pemerintah daerah agar memperkuat kreativitas dalam menyusun solusi. Ia menyebut peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi aset, serta efisiensi belanja sebagai langkah realistis menjaga stabilitas anggaran.
Ia berharap pemerintah pusat memberikan ruang dialog yang lebih terbuka, mengingat kontribusi Kaltim terhadap penerimaan negara sangat besar sebagai daerah penghasil.
“Kita ingin perjuangan ini tidak berhenti hanya pada penyampaian aspirasi, tetapi benar-benar mempengaruhi kebijakan fiskal nasional,” pungkasnya. (adv/red)
