BERANDA.CO, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, M. Udin, menyoroti rendahnya serapan anggaran oleh 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan meminta Penjabat Gubernur Kaltim untuk mengevaluasi kinerja kepala dinas OPD tersebut. Dalam konteks percepatan pembangunan yang harus tuntas hingga 2024, M. Udin mengungkapkan keprihatinannya terhadap ketidakseriusan dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
“Ini berkaitan dengan percepatan pembangunan yang harus tuntas hingga 2024,” kata M. Udin.
M. Udin menekankan bahwa evaluasi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan, tetapi juga mencerminkan komitmen dan loyalitas kepala dinas terhadap Pj Gubernur Kaltim. Komisi III DPRD Kaltim akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi, khususnya terkait dengan bidang perekonomian, keuangan, dan pembangunan.
“Kami sangat prihatin dengan kondisi ini, karena berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kami juga mempertanyakan komitmen dan loyalitas kepala dinas terhadap Pj Gubernur Kaltim yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada mereka,” ujar M. Udin.
Legislator yang mewakili daerah pemilihan Kutai Timur, Berau, dan Bontang ini meminta OPD dengan serapan anggaran rendah untuk segera memperbaiki kinerjanya. Ia menyoroti pentingnya penggunaan anggaran sebagai uang rakyat untuk kesejahteraan masyarakat.
M. Udin menegaskan bahwa OPD yang serapan anggarannya rendah harus segera melakukan evaluasi diri dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Ia juga memperingatkan agar tidak ada OPD yang menumpuk anggaran di akhir tahun, yang dapat merugikan rakyat dan negara.
“Jangan sampai ada OPD yang menumpuk anggaran di akhir tahun dan melakukan pengeluaran yang tidak efisien dan efektif. Ini akan merugikan rakyat dan negara. Kami akan terus mengawasi dan mengontrol kinerja OPD agar anggaran dapat terserap dengan baik,” tegasnya.
Politisi Golkar itu mengapresiasi OPD yang telah menunjukkan kinerja baik dan serapan anggaran tinggi, berharap agar mereka menjadi contoh positif bagi OPD lainnya. M. Udin berharap Pj Gubernur Kaltim dapat segera mengambil tindakan untuk memperbaiki kinerja OPD yang bermasalah, sambil mengimbau seluruh OPD untuk bekerja lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Kami juga mengimbau kepada seluruh OPD untuk bekerja lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam mengelola anggaran daerah,” tandas M. Udin. (adv/dprdkaltim)
