BERANDA.CO, Samarinda — Persoalan pendidikan di Kabupaten Kutai Timur kembali menjadi perhatian. Dalam kunjungan resmi ke Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur, organisasi mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Kaliorang-Kutai Timur (PMK-KT) mengungkapkan fakta mencengangkan. Kutim mencatat jumlah anak tidak sekolah tertinggi se-Kaltim, melampaui Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda.
“Jumlah anak di Kutai Timur yang belum pernah bersekolah mencapai 9.945 orang, angka drop out mencapai 1.996 orang, dan anak yang lulus namun tidak melanjutkan pendidikan sebanyak 1.470 orang,” ungkap Irbhani, Senin (7/7/2025).
Data tersebut diklaimnya bersumber dari laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (https://pd.data.kemdikbud.go.id) per 10 Maret 2025.
“Ini cerminan kesenjangan akses pendidikan, khususnya di wilayah 3T. Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak,” tegas Irbhani.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyatakan keprihatinan mendalam dan mendesak Pemkab Kutai Timur agar segera membenahi sistem data pendidikan yang akurat dan up to date.
“Pemkab Kutim harus punya data sendiri. Jangan hanya bergantung pada BPS atau Kementerian. Harus ada pembanding agar bisa diambil kebijakan berbasis data,” jelasnya.
Ia bahkan mendorong pembentukan tim penelitian independen untuk mengkaji penyebab utama tingginya angka anak tidak sekolah, termasuk kemungkinan faktor sosial-ekonomi dan kehadiran penduduk non-KTP.
Agusriansyah juga menyoroti ironi sistem pendidikan di wilayah 3T.
“Percuma kalau sekolahnya gratis, tapi ongkos ke sekolah lebih mahal dari biaya pendidikannya. Ini hambatan nyata yang harus dipecahkan pemerintah,” katanya.
Ia menyarankan pendekatan pendidikan berbasis lokal, menyesuaikan dengan kultur dan potensi daerah, agar anak-anak memiliki motivasi serta arah masa depan yang jelas.
Agusriansyah menegaskan bahwa kesenjangan pendidikan di Kutim bukan sekadar persoalan data, tetapi menyangkut masa depan generasi muda.
“Kita harus ubah cara pandang. Pendidikan bukan hanya soal angka partisipasi, tapi soal bagaimana anak-anak ini bisa bertahan, berkembang, dan berdaya di daerahnya sendiri,” pungkasnya. (adv/red)
