BERANDA.CO, Samarinda – Transformasi pendidikan Kaltim kembali menjadi sorotan nasional. Melalui Kunjungan Kerja Spesifik yang berlangsung pada 19–21 November 2025, Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meninjau langsung berbagai terobosan yang tengah dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kunjungan ke Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Kaltim ini menjadi momentum penting untuk melihat capaian nyata mulai dari program GRATISPOL hingga penguatan sekolah bilingual.
Di hadapan rombongan Komisi X DPR RI, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim Armin menjabarkan sejumlah program prioritas yang menjadi fondasi peningkatan layanan pendidikan di daerah. Ia menekankan bahwa Pemprov Kaltim berkomitmen memperluas akses pendidikan melalui kebijakan strategis.
“GRATISPOL, yaitu pendidikan gratis bagi siswa SMA/SMK hingga mahasiswa S1, S2, dan S3 di seluruh kampus negeri maupun swasta di Kaltim,” jelas Armin.
Selain pendidikan tinggi yang dibiayai daerah, Armin juga menyoroti keberlanjutan program JOSSPOL berupa insentif Rp500.000 untuk guru TK, PAUD, SD, SMP, dan MTs. Insentif ini bahkan direncanakan meningkat menyesuaikan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Dalam paparannya, Armin menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim telah menyalurkan seragam gratis untuk siswa kelas 10 dan 11, membangun 10 sekolah baru, memperluas digitalisasi pendidikan, dan mengembangkan sekolah unggulan serta sekolah berasrama khusus daerah sulit akses seperti Mahakam Ulu. Ia juga menegaskan bahwa program 77 sekolah bilingual yang bekerja sama dengan Adelaide University, Universitas Mulawarman, dan Universitas Padjadjaran menjadi salah satu motor penguatan kompetensi guru dan siswa dalam pembelajaran berstandar global.
Sementara itu, Kepala BGTK Kaltim Wiwi menjelaskan pendekatan sistematis dalam peningkatan kualitas guru. Ia menekankan bahwa pelatihan, pendampingan kurikulum, penguatan literasi, dan peningkatan kapasitas guru bilingual terus diperkuat. BGTK, ujarnya, memastikan setiap tenaga pendidik mendapatkan akses untuk berkembang.
Menurut Wiwi, kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan pendidikan menjadi kunci agar transformasi pendidikan merata hingga wilayah 3T.
Rombongan Komisi X DPR RI memberikan apresiasi atas berbagai capaian tersebut. Mereka menilai Pemprov Kaltim menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas guru, dan membangun pondasi sumber daya manusia unggul di seluruh wilayah provinsi.
Dengan kunjungan tersebut, Kaltim kembali memastikan dirinya berada di jalur percepatan pendidikan, menggabungkan kebijakan progresif dan kolaborasi lintas lembaga untuk menjawab kebutuhan generasi masa depan. (red)
