Komisi I DPRD Kota Bontang Gelar Konsultasi Publik, Raperda PUG Ditarget Selesai Akhir Tahun Ini

BERANDA.CO – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutaamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah memasuki babak konsultasi publik.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang pun telah menggelar konsultasi publik tersebut bertempat di Ruang Rapat Paripurna gedung DPRD Bontang pada Selasa (09/11/2021) kemarin.

Nampak peserta yang hadir yakni Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bontang Dasplin sekaligus sebagai narasumber selain itu terlihat sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga unsur dari Sekretariat Daerah (Setda) Pemkot Bontang.

Wakil Ketua Komisi I Raking memimpin jalannya kegiatan tersebut. Didampingi anggota Komisi I lainnya, Muhammad Irfan, Abdul Haris dan Ma’ruf Efendi.

“Berisi 23 pasal dan 10 BAB itu,” ujar Raking, usai kegiatan.

Diakui Raking, pembahasan Raperda tersebut mengalami keterlambatan dikarenakan pandemi Covid-19 yang membatasi untuk bertatap muka.

“Raperda ini akan kami konsultasikan ke Kemenkumham. Target tahun ini bisa disahkan menjadi Perda,” beber politisi Beringin Karya (Berkarya) ini.

Sementara itu, Kajari Bontang, Dasplin mengusulkan, untuk kedepan, keterlibatan perempuan dalam pembangunan daerah agar lebih diprioritaskan.

“Seperti dalam hal penerimaan tenaga Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau tenaga honorer, agar calon peserta dengan nilai yang sama, harus diutamakan terpenuhinya 30% perempuan.

“Kalau bisa dalam proses seleksi nantinya diutamakan 30% perempuan,” usulnya.

Dasplin juga memberikan semangat kepada kaum perempuan. Bahwasanya, perempuan saat ini juga banyak yang menjadi tonggak dalam pembanguna daerah.

“Jadi perempuan masa kini, itu tidak boleh lemah. Perempuan harus bangkit. Sekarang sudah banyak perempuan yang mempunyai keterlibatan dalam pembangunan daerah,” ucapnya. (adv/abe)