BERANDA.CO, Samarinda — Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Abdulloh, secara tegas meninggalkan ruang rapat pembahasan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dewan, Senin (14/7/2025), di Gedung E lantai 1. Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Bappeda, serta BPKAD Kaltim.
Langkah walk out yang dilakukan politisi Fraksi Golkar ini terjadi di tengah pembahasan tindak lanjut aspirasi hasil reses anggota dewan. Ia menilai, diskusi yang berlangsung terlalu berbelit-belit dan belum membuahkan keputusan konkret.
“Tentang rapat itu, ya gak masuk akal. Saya keluar dari ruangan. Rapat ini mestinya berguna, tapi kenyataannya hanya bertele-tele dan belum ada hasilnya,” ujar Abdulloh kepada wartawan.
Tak hanya keluar dari rapat, Abdulloh juga menyatakan mundur dari keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) Pokir DPRD Kaltim.
“Saya ninggalin rapat alias walk out. Dan saya keluar dari Pansus,” tegasnya.
Menurutnya, pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya dalam forum Pansus Pokir di Balikpapan menjadi sia-sia karena harus direvisi kembali hanya karena persoalan teknis seperti format kamus usulan.
“Kita sudah bahas panjang lebar di Balikpapan, pakai uang negara dari pagi sampai sore. Sekarang mau direvisi lagi cuma gara-gara usulan kamus-kamus saja. Padahal tanpa kamus juga sebenarnya tidak masalah. Terlalu berbelit-belit,” ujarnya kesal.
Abdulloh juga menyampaikan keprihatinan atas terbatasnya ruang bagi aspirasi rakyat, terutama dalam hal pengajuan hibah untuk tempat ibadah seperti masjid dan musholla.
“Pokir itu harus mengakomodir seluruh aspirasi rakyat. DPRD reses mestinya bisa menyerap semua itu. Tapi kalau seperti sekarang, media aja gak bisa masuk, masyarakat juga sulit menyampaikan. Ada pembatasan-pembatasan,” keluhnya.
Abdulloh menilai proses teknis dan administrasi yang berbelit telah memperlambat realisasi program, bahkan sekadar untuk penginputan data ke dalam sistem pun dipersulit.
“Belum dikasih duit, mau input aja gak bisa. Sudah dijanjikan buru-buru, tapi malah dipersulit,” tukasnya.
Ia pun menyatakan bahwa demi efektivitas kerja dan menghormati waktu publik serta anggaran negara, dirinya memilih tidak ikut serta dalam proses yang menurutnya tidak memberikan manfaat nyata.
“Lebih baik saya walk out, biarkan teman-teman dewan yang lain yang melanjutkan. Saya tidak ingin jadi bagian dari proses yang tidak efektif seperti ini,” tutup Abdulloh sambil memasuki lift di Gedung D DPRD Kaltim. (red)
