BERANDA.CO, Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan pentingnya keterlibatan aktif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan prognosis Rancangan APBD 2026 dan Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) 2025. Hal itu disampaikan saat agenda monitoring dan evaluasi penyusunan anggaran di Gedung E DPRD Kaltim, Rabu (28/5/2025).
Menurutnya, penyusunan prognosis anggaran tidak bisa hanya dibebankan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) saja. Setiap OPD memiliki target dan program yang membutuhkan pembiayaan, sehingga penyusunan APBD yang komprehensif hanya bisa dicapai melalui kolaborasi lintas dinas.
“Prognosis ini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya BPKAD. Hampir semua OPD harus terlibat agar hasilnya lebih realistis dan tepat sasaran,” tegas Sabaruddin.
Namun, Sabaruddin menyayangkan ketidakhadiran Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam rapat tersebut. Padahal, Bapenda merupakan ujung tombak dalam hal perencanaan pendapatan daerah.
“Komisi II berhak mengetahui sejauh mana prognosis pendapatan daerah disusun. Sayangnya, Kepala Bapenda tidak hadir, sehingga kita tidak bisa menggali informasi secara mendalam,” tambahnya.
Tak hanya itu, ia juga mengkritisi belum adanya rincian yang jelas terkait realisasi anggaran dari BPKAD. Kehadiran kepala dinas dinilai penting dalam memastikan keakuratan dan pertanggungjawaban data yang disampaikan dalam rapat kerja.
“Kami berharap ke depan kepala dinas tidak hanya diwakili staf, agar informasi yang disampaikan lebih valid dan menyeluruh,” tegas politisi tersebut. (adv/red)
