BERANDA.CO, Samarinda — Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Media Gathering 2025 sebagai wujud komitmen memperkuat komunikasi dengan insan media dan mendorong transparansi publik. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kerukunan Kanwil Kemenag Kaltim, Jalan Basuki Rahmat No. 42 Samarinda, Rabu (29/10), menjadi ajang silaturahmi sekaligus wadah memperkuat kolaborasi strategis antara lembaga keagamaan dan media massa.
Kepala Kanwil Kemenag Kaltim, Abdul Khaliq, menyampaikan bahwa Media Gathering 2025 bukan sekadar acara rutin, tetapi momentum untuk memperkuat sinergi yang konstruktif antara pemerintah dan jurnalis.
“Ini bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi bentuk komitmen kami untuk menjalin komunikasi yang terbuka, transparan, dan konstruktif dengan insan media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” ujar Abdul Khaliq..
Menurutnya, peran media sangat penting dalam menyampaikan program, capaian, serta tantangan yang dihadapi Kementerian Agama di berbagai bidang, termasuk pendidikan, pelayanan keagamaan, moderasi beragama, hingga penguatan kerukunan umat.
Di kesempatan itu, Abdul Khaliq menegaskan bahwa pada triwulan ketiga tahun ini, Kemenag Kaltim memusatkan perhatian pada dua fokus utama yakni Digitalisasi Tata Kelola dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. Kedua fokus ini, katanya, sejalan dengan Asta Protas — delapan program prioritas Kementerian Agama yang menjadi arah strategis nasional dalam pelayanan publik berbasis nilai-nilai keagamaan.
“Kami ingin masyarakat merasakan langsung manfaat digitalisasi tata kelola di Kementerian Agama, sekaligus memastikan pemberdayaan ekonomi umat menjadi lebih inklusif,” tambahnya.
Klarifikasi Isu Hibah: “Kemenag Tidak Cuci Tangan”
Di tengah suasana silaturahmi itu, Abdul Khaliq juga memberikan klarifikasi tegas mengenai tudingan di sejumlah media yang menuding Kanwil Kemenag Kaltim “cuci tangan” terkait dugaan kasus korupsi dana hibah Rp1,5 miliar di UPT Asrama Haji Embarkasi Balikpapan.
Ia menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai fakta struktural kelembagaan.
“UPT Asrama Haji Balikpapan secara struktural tidak berada di bawah pengelolaan langsung Kanwil Kemenag Kaltim. Satuan kerja tersebut berada di bawah Kementerian Agama RI, khususnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU),” jelasnya.
Ia mengutip dasar hukum Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Asrama Haji, yang menegaskan bahwa UPT Asrama Haji merupakan unit vertikal di bawah Kementerian Agama RI, bukan di bawah Kanwil.
Abdul Khaliq menambahkan, pihaknya menghormati proses hukum yang kini tengah berjalan di Kejaksaan Negeri Balikpapan, dan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.
“Kami tidak pernah menerima konfirmasi dari media yang menulis tudingan ‘cuci tangan’ itu. Karena itu, kami nyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar,” tegasnya.
Membangun Kepercayaan Publik dan Kolaborasi Informasi
Kegiatan Media Gathering 2025 ini ditutup dengan ajakan kepada seluruh insan media untuk terus menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi Kementerian Agama dalam membangun kepercayaan publik.
“Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat sinergi antara Kementerian Agama dan media, dalam rangka menciptakan informasi yang akurat, berimbang, dan menyejukkan masyarakat,” pungkas Abdul Khaliq. (red)
