BERANDA.CO – Akses Internet Desa Kaltim terus menunjukkan kemajuan. Dari target 841 desa di tujuh kabupaten, sebanyak 803 desa atau 95,5 persen kini telah menikmati layanan internet. Namun, di balik capaian tersebut, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Bukan semata menghadirkan jaringan, melainkan memastikan pasokan listrik tersedia agar konektivitas digital di desa-desa terpencil dapat berjalan optimal.
Isu tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam audiensi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI. Pertemuan itu dihadiri Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Direktur Penguatan Infrastruktur, Direktur Komunikasi Publik, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Persandian Bambang Kukilo Argo Suryo, serta Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Paser, Mulyadi Rahman.
Kepala Diskominfo Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi, menjelaskan audiensi tersebut menjadi momentum untuk menyelaraskan program strategis pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam mempercepat pemerataan akses internet hingga ke pelosok desa.
“Audiensi ini menjadi ruang penting bagi kami untuk membahas penyediaan layanan Internet Service Provider (ISP) jaringan internet desa, sinkronisasi data program antara pusat dan daerah, serta menyampaikan gambaran tantangan riil yang kita hadapi di lapangan,” ujar Ririn dikutip dari unggahan @beritapemprovkaltim di Instagram.
803 Desa Sudah Terhubung Internet
Dalam pertemuan itu, Diskominfo Kaltim memaparkan perkembangan terbaru program Internet Desa. Hingga saat ini, sebanyak 803 desa telah memperoleh layanan internet aktif dari target 841 desa yang tersebar di tujuh kabupaten di Kalimantan Timur.
Layanan tersebut didukung beragam teknologi, mulai dari jaringan Fiber Optic, Cellular/Fixed Wireless Access (FWA) hingga teknologi satelit Very Small Aperture Terminal/Low Earth Orbit (LEO/VSAT) yang disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing wilayah.
Selain memperluas jangkauan, pemerintah daerah juga mulai menyusun standar untuk menjaga kualitas layanan internet melalui Rancangan Pedoman Penyelenggaraan Program Internet Desa (P4ID).
Pedoman itu akan mengatur Standar Layanan Minimal (SLM), tata kelola pengadaan penyedia layanan internet berbasis kinerja, hingga sistem pengawasan secara real time.
Masih Ada 38 Desa Belum Terjangkau
Meski capaian program telah mendekati target, Diskominfo Kaltim mengakui masih terdapat 38 desa yang belum masuk dalam kontrak penyediaan layanan internet.
“Selain memaparkan capaian, audiensi ini juga membedah kendala teknis di lapangan. Salah satu topik utama yang dibahas adalah tantangan penyelesaian sisa 38 desa yang belum berkontrak,” terang Ririn.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan pemerataan internet di Kalimantan Timur kini lebih kompleks dibanding sekadar membangun jaringan telekomunikasi.
Listrik Jadi Hambatan Utama
Salah satu persoalan terbesar yang mengemuka dalam audiensi adalah keterkaitan erat antara infrastruktur digital dengan ketersediaan energi listrik.
Dari 38 desa yang belum memperoleh layanan internet, sebanyak 20 desa diketahui belum memiliki akses listrik sama sekali.
Sementara itu, terdapat 89 desa yang sebenarnya telah terhubung internet, tetapi operasional jaringannya masih bergantung pada generator set (genset) maupun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mandiri. Kondisi tersebut membuat kualitas layanan internet sangat dipengaruhi oleh keandalan pasokan daya.
Artinya, penyelesaian persoalan blankspot di Kalimantan Timur tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, tetapi juga percepatan elektrifikasi desa.
Pemprov Kaltim Dorong Sinergi dengan Komdigi
Melalui audiensi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap kolaborasi dengan BAKTI Komdigi dan Kementerian Dalam Negeri semakin diperkuat agar pemerataan internet dapat dipercepat.
Sejumlah langkah strategis yang diusulkan meliputi penyelarasan data daerah dengan basis data nasional seperti SIPD, PASTI, dan SIGNAL agar penanganan wilayah blankspot menjadi lebih akurat.
Selain itu, pemerintah juga mendorong dukungan pembiayaan untuk desa-desa yang belum memiliki jaringan maupun listrik melalui skema cost sharing antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan.
Tak kalah penting, Pemprov Kaltim menginginkan terbentuknya mekanisme koordinasi yang berkelanjutan antara Komdigi RI dan pemerintah daerah sehingga pengembangan layanan internet di wilayah terpencil dapat berlangsung secara konsisten.
Dengan capaian 95,5 persen desa yang telah terkoneksi internet, Kalimantan Timur kini tinggal selangkah lagi menuju pemerataan akses digital. Tantangan berikutnya bukan hanya memperluas jaringan, tetapi memastikan listrik hadir lebih dahulu agar manfaat transformasi digital benar-benar bisa dirasakan hingga ke desa-desa paling terpencil.
