BERANDA.CO, Samarinda – Di balik ribuan porsi makanan bergizi yang setiap hari disiapkan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ada para pengelola dapur yang menghadapi tantangan mulai dari perubahan aturan hingga kepastian tata kelola. Berangkat dari pengalaman itu, mereka membentuk Forum Mitra Dapur Indonesia Emas (FORMIDIE) sebagai ruang untuk bersatu, saling menguatkan, dan menjembatani komunikasi dengan pemerintah.
Ketua Umum FORMIDIE, Harimurti, mengatakan organisasi tersebut lahir dari keinginan para mitra dapur untuk memiliki ruang bersama dalam berkomunikasi, bertukar pengalaman, serta saling belajar mengenai pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“FORMIDIE dibentuk atas dasar keinginan para mitra untuk bersatu, berkomunikasi, dan saling belajar tentang pengelolaan MBG,” kata Harimurti saat dihubungi, Rabu (29/7).
Ia menjelaskan, FORMIDIE telah disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM. Hingga saat ini, organisasi tersebut memiliki 136 anggota yang seluruhnya merupakan mitra resmi Program Makan Bergizi Gratis dan telah memiliki SPPG serta terdaftar di Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Harimurti, kepengurusan FORMIDIE saat ini masih dipusatkan di Samarinda. Pengelola atau yayasan pemilik SPPG yang ingin bergabung dapat mendaftarkan diri kepada pengurus dengan mengisi formulir pendaftaran.
Dalam menjalankan fungsinya, FORMIDIE menempatkan diri sebagai jembatan komunikasi antara anggota dengan Badan Gizi Nasional, khususnya terkait tata kelola operasional SPPG. Organisasi ini juga ingin mendorong adanya kepastian hukum dalam pengelolaan dapur MBG.
“Kami ingin menjadi jembatan informasi antara anggota dan BGN, terutama terkait tata kelola SPPG serta mendorong adanya kejelasan aturan dan kepastian hukum bagi para mitra,” ujarnya.
Pada tahun pertama, FORMIDIE menetapkan tiga program prioritas, yakni melakukan pendataan anggota, membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pengelola SPPG, serta menyampaikan usulan perbaikan tata kelola kepada Badan Gizi Nasional, pemerintah, dan instansi terkait.
Selain itu, organisasi juga berkomitmen membantu anggotanya memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan pemerintah, mulai dari sertifikasi, pemenuhan standar operasional, hingga pengadaan peralatan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan dapur MBG.
Meski demikian, Harimurti menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, perubahan aturan yang dinilai terlalu sering, belum optimalnya keterlibatan pemerintah daerah, hingga perbedaan arahan antarstaf Badan Gizi Nasional menjadi tantangan yang perlu segera dibenahi.
Ia juga menyoroti adanya kebijakan penghentian sementara (suspend) terhadap mitra yang, menurutnya, dalam beberapa kasus dilakukan tanpa didahului surat peringatan. Selain itu, pemahaman terhadap kondisi di masing-masing daerah dinilai masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif.
Harimurti berharap keberadaan FORMIDIE dapat menjadi mitra konstruktif bagi pemerintah dalam menyempurnakan tata kelola Program MBG,
“Sehingga pelaksanaan program strategis nasional dapat berjalan lebih baik dan memberikan kepastian bagi seluruh mitra penyelenggara SPPG,” tandasnya. (Abe)
