BERANDA.CO, Samarinda — Menjelang dimulainya Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA pada 16 Juni 2025, anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menyuarakan keresahan masyarakat terkait ketimpangan kualitas pendidikan antar sekolah.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Damayanti menegaskan bahwa akar permasalahan bukan hanya pada sistem zonasi, melainkan belum meratanya mutu pendidikan di seluruh wilayah.
“Kalau kualitas semua sekolah merata, tak ada alasan anak berebut masuk ke sekolah unggulan,” tegasnya.
Damayanti menyampaikan bahwa selama masa reses di daerah pemilihannya, Balikpapan, ia mendapati keluhan masyarakat terkait terbatasnya daya tampung SMA negeri. Saat ini, hanya sekitar 51% lulusan SMP yang bisa ditampung di sekolah negeri di kota tersebut.
“Balikpapan Tengah bahkan tak memiliki sekolah menengah atas. Lalu ke mana anak-anak harus bersekolah?” ujarnya dengan nada prihatin.
Ia menyoroti bahwa ketika tidak ada sekolah dalam radius tempat tinggal, siswa menjadi korban sistem zonasi yang semestinya mendekatkan akses, bukan membatasi pilihan.
Tak hanya soal ketersediaan sekolah, persepsi publik tentang sekolah unggulan dan non-unggulan juga menjadi sorotan. Di kota seperti Samarinda, ujar Damayanti, masyarakat masih menganggap sebagian sekolah sebagai “biasa saja” atau “pinggiran”.
Untuk mengubah persepsi itu, pemerataan distribusi guru berkualitas menurutnya sangat penting. Ia mendorong pemerintah agar tidak menumpuk guru terbaik hanya di sekolah tertentu.
Damayanti juga menyinggung program bantuan pendidikan GratisPol, yang menurutnya belum menjangkau siswa yang terpaksa masuk ke sekolah swasta karena tak tertampung di negeri.
“Kalau di negeri terbantu, tapi di swasta biayanya luar biasa. Setidaknya GratisPol bisa sedikit menenangkan keluarga yang tidak mendapat tempat di sekolah negeri,” harapnya.
Legislator Partai Kebangkita Bangsa Kaltim ini juga menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan Kalimantan Timur. Ia menilai bahwa investasi pada kualitas sumber daya manusia (SDM) akan menentukan masa depan daerah, apalagi di tengah transformasi besar-besaran menuju ibu kota negara (IKN).
“Kalau anak-anak kita tak bisa bersaing, siapa yang akan mengisi ruang pembangunan Kaltim nantinya?” tandasnya. (adv/red)
