BERANDA.CO, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menggenjot pembangunan infrastruktur strategis di daerah tertinggal, salah satunya pembangunan Bandara Mahakam Ulu. Proyek ini dinilai sebagai kunci membuka keterisolasian wilayah perbatasan yang selama ini sulit dijangkau.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan pentingnya proyek ini dalam meningkatkan mobilitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah paling barat Kaltim tersebut. “Pembangunan runway dan apron sudah masuk tahun ini. Anggarannya bersumber dari sinergi tiga pihak: Pemkab Mahulu, Pemprov Kaltim, dan APBN,” ungkap Ekti di Samarinda.
Ekti menyebut, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan dana sebesar Rp40 hingga Rp45 miliar untuk mendukung percepatan pembangunan bandara Mahakam Ulu pada tahun 2025.
Meski begitu, proses pembangunan belum sepenuhnya mulus. Saat ini, penyusunan dokumen teknis seperti Detail Engineering Design (DED), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masih dalam proses oleh Dinas Cipta Karya. Sebelumnya, proyek ini berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan, namun dialihkan karena keterbatasan nomenklatur.
“Peralihan ke Dinas Cipta Karya baru dilakukan dua hari lalu. Sekarang kita kejar penyusunan dokumennya yang diperkirakan butuh dua bulan. Setelah itu, proses tender juga sekitar dua bulan. Tapi kami harap bisa lebih cepat,” jelas Ekti optimistis.
Politisi Partai Gerindra ini juga memastikan bahwa pengawasan ketat akan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Mahakam Ulu. Kerja sama ini nantinya akan diformalkan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur Kaltim dan Bupati Mahulu yang kini sedang disiapkan.
Lebih dari sekadar proyek pembangunan, Ekti menegaskan bahwa bandara ini menyimpan arti strategis. “Ini bukan hanya soal membangun fasilitas, tapi menyangkut pembukaan isolasi, mempercepat distribusi logistik, meningkatkan perekonomian lokal, dan memperkuat pertahanan di wilayah perbatasan,” tegasnya. (adv/red)
