BERANDA.CO, Kutai Kartanegara – Kepala Desa Batuah, Abdul Rasyid, menanggapi tegas tudingan yang menyebut pemerintah desa abai terhadap musibah longsor di Dusun Tani Jaya, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara. Dalam wawancara langsung di Kantor Desa Batuah, Selasa (24/6/2025), Rasyid menyampaikan bahwa pemerintah telah bertindak sejak awal, bahkan menggunakan dana pribadi demi membantu warganya.
“Kami tidak tinggal diam. Waktu pertemuan dengan Sekda Kukar, semua dinas hadir, tapi karena keterbatasan anggaran, saya sumbangkan gaji pribadi saya untuk relokasi sementara,” ujar Rasyid. Ia menambahkan, sejak awal menjabat, seluruh gajinya disumbangkan untuk pembangunan masjid, sekolah, dan bantuan sosial lainnya di desa.
Longsor Batuah, kata Rasyid, tak bisa diselesaikan hanya dengan tuduhan tanpa data. Ia menegaskan bahwa tim akademik dari Unmul sudah turun untuk melakukan kajian pendahuluan, dan warga diberi kesempatan untuk mengusulkan kajian lanjutan. “Kami sudah dua kali beri kesempatan mereka hadir dalam RDP. Tapi kalau tak percaya Unmul, cari saja tim lain. Jangan lempar tuduhan,” tegasnya.
Rasyid juga sempat menanggapi aksi demonstrasi yang dinilai kontraproduktif. “Demo boleh, tapi jangan hina orang yang kamu minta tolong. Kalau mau dibantu, lakukan pendekatan santun. Ada aturan, ada mekanisme. Kami sudah siapkan lahan relokasi, tinggal tunggu proses,” ucapnya.
Ia mengungkapkan bahwa Pemdes sudah bekerja sama dengan Dinas Perkim dan Kesra untuk rencana pembangunan fasilitas umum termasuk masjid. Selain itu status tanah yang diminta warga untuk dimiliki pribadi tidak bisa dikabulkan karena merupakan milik pemerintah.
Menanggapi tuntutan pencopotan dirinya sebagai kepala desa, Rasyid menjawab santai.
“Saya dipilih demokratis. Kecuali saya melakukan korupsi atau asusila. Kalau saya salah, buktikan. Jangan karena 10 orang tak suka, saya harus mundur. Saya bantu pakai dana pribadi, masih dibilang tak peduli?” tanyanya.
Rasyid juga mengungkapkan pernah melarang warganya dulu untuk menjual lahannya ke perusahaan tambang.
“Saya sudah ingatkan jangan jual, pinjam pakai saja. Tapi mereka tergiur harga tinggi. Sekarang menuntut perusahaan? Salahkan siapa?” ungkapnya.
Terkait keluhan soal posko pengungsian, ia menjelaskan keterbatasan desa.
“Kalau mau sekelas hotel ya tidak bisa. Ini desa, bukan provinsi. Kita bantu semampunya. Saya keluar dari kantong pribadi, bukan APBDes,” kata Rasyid
Ia menyampaikan kalau persolan bisa diselesaikan dengan cara baik-baik.
“Kalau ada niat baik, mari duduk bersama. Jangan pecah belah warga. Persoalan tidak akan selesai kalau hanya pakai emosi,” tandasnya. (red)
