BERANDA.CO, Kutai Kartanegara – Desentralisasi dan otonomi daerah menjadi topik utama dalam giat Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-3 yang digelar di Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Minggu (24/3/2025). Acara ini menghadirkan Akhmed Reza Fachlevi, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, sebagai pembicara utama.
Reza menjelaskan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia telah mengalami perubahan besar sejak Reformasi 1998, yang mengakhiri sistem pemerintahan sentralistik di era Orde Baru. Sebelumnya, pembangunan lebih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga menimbulkan ketimpangan regional yang signifikan.
“Desentralisasi adalah penyerahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri. Dengan ini, pelayanan publik bisa lebih dekat ke masyarakat dan pembangunan daerah dapat lebih inovatif sesuai kebutuhan lokal,” ujar Reza dalam sambutannya.
Ia mencontohkan bahwa dalam sistem desentralisasi, pengelolaan pendidikan dasar kini menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sementara kewenangan lain seperti infrastruktur jalan dibagi berdasarkan tingkat pemerintahan.
Otonomi Daerah: Mendorong Kemandirian Lokal
Lebih lanjut, Reza menekankan bahwa otonomi daerah adalah konsekuensi dari desentralisasi, yang memberi hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengelola rumah tangga pemerintahan mereka sendiri.
“Tujuannya adalah menciptakan kemandirian daerah, baik dalam aspek pemerintahan, keuangan, maupun pembangunan. Dengan adanya otonomi, daerah dapat membuat Peraturan Daerah (Perda) yang sesuai dengan kebutuhan setempat, termasuk dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah,” jelasnya.
Dalam diskusi yang dihadiri ratusan peserta itu, hadir pula Endro S Efendi, alumni Lemhannas, yang menjadi narasumber. Endro menyoroti bagaimana desentralisasi telah mengubah sistem politik di Indonesia, dari yang sebelumnya bersifat elitis menjadi lebih demokratis.
“Dulu presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Begitu juga dengan gubernur, bupati/wali kota, hingga kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat,” paparnya.
Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan
Endro juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan daerah. Ia memberikan contoh dalam infrastruktur jalan, di mana masyarakat perlu memahami pembagian kewenangan pemerintah agar dapat menyampaikan aspirasi dengan tepat.
“Jika ada jalan rusak, masyarakat harus tahu apakah itu jalan kabupaten, provinsi, atau nasional. Jalan lintas desa atau kecamatan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, sedangkan jalan lintas kabupaten adalah kewenangan provinsi. Dengan memahami ini, masyarakat bisa mengawal pembangunan secara efektif,” ungkapnya.
Tak hanya dalam pembangunan, partisipasi publik juga diperlukan dalam sistem politik. Endro mengingatkan bahwa pemilih memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi yang sehat.
“Masyarakat harus aktif, tidak hanya memilih dalam pemilu, tetapi juga mengawasi jalannya pemerintahan. Politik uang adalah salah satu faktor yang merusak demokrasi, dan ini harus kita lawan bersama,” tegasnya.
Dialog Interaktif: Aspirasi dan Tantangan Demokrasi
Acara ini ditutup dengan sesi diskusi interaktif, di mana peserta mengajukan berbagai pertanyaan. Salah satu yang menarik adalah bagaimana menyampaikan aspirasi melalui media sosial dan tantangan dalam menjaga kualitas demokrasi di tengah berbagai ancaman.
Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan hak dan peran mereka dalam pemerintahan, serta lebih aktif dalam mengawal kebijakan daerah agar desentralisasi dan otonomi daerah benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. (Red)
