BERANDA.CO, Penajam Paser Utara – Menjadi salah satu narasumber dalam penyusunan dokumen rencana kontinjensi banjir di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim, Agus Tianur menjelaskan pentingnya kegiatan ini sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi dampak bencana terhadap manusia, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan penghidupan masyarakat.
“Pelaksanaan kegiatan ini merupakan salah satu upaya dan tanggung jawab kita bersama dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan upaya untuk mengurangi dampak akibat bencana yang terjadi baik terhadap manusia, fasilitas umum, fasilitas sosial dan penghidupan masyarakat,” ujar Agus.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati PPU, melibatkan sejumlah pejabat tinggi dan berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten PPU, Komandan Kodim 0913 PPU, Kapolres PPU, serta sejumlah Kepala SKPD lingkup Kabupaten PPU, dan perwakilan dari tingkat Provinsi dan pusat.
Dokumen rencana kontinjensi sendiri merupakan alat yang sangat penting, menjadi panduan ketika bencana benar-benar terjadi. Hal ini memungkinkan penanganan bencana yang cepat, efektif, dan efisien, serta dasar untuk memobilisasi berbagai sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
Dengan tersusunnya dokumen rencana kontinjensi, upaya kesiapsiagaan dini menjadi terstruktur dan terkoordinasi dengan baik dari berbagai pihak dalam rangka mengurangi risiko bencana sebagai dampak dari pembangunan wilayah.
Agus Tianur menegaskan bahwa penguatan kapasitas wilayah tidak boleh hanya bergantung pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau institusi saja, karena bencana memengaruhi setiap individu. Pengurangan risiko bencana adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerjasama seluruh masyarakat.
Inisiatif penyusunan dokumen rencana kontingensi banjir di PPU menjadi tindakan penting dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan warga serta keberlanjutan pembangunan wilayah. Keberhasilan dalam menghadapi potensi bencana ini akan bergantung pada kolaborasi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
Agus Tianur berharap bahwa Pemerintah Kabupaten PPU akan terus menyusun dokumen rencana kontingensi untuk setiap potensi bencana yang mungkin terjadi di wilayah tersebut. Ini disebabkan oleh perkembangan PPU sebagai penopang Ibu Kota Nusantara (IKN) yang saat ini sedang dalam proses pembangunan, yang secara alami meningkatkan risiko terjadinya bencana dan memunculkan tantangan baru.
“Sebagai penyanggah IKN kita berharap Pemkab PPU dapat kembali menyusun sejumlah dokumen rencana kontijensi untuk masing-masing potensi bencana yang ada di PPU. Memang sedang proses pembangunan (IKN: red), tentunya ada resiko bencana dan tidak menutup kemungkinan memunculkan masalah baru,” tandasnya. (adv)
